Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Jumat, 22 Februari 2019 | 04:18 WIB

Umumkan Caleg Eks Napi Koruptor

KPU Jalankan Tanggungjawab Caleg

Oleh : Happy Karundeng | Sabtu, 2 Februari 2019 | 15:52 WIB

Berita Terkait

KPU Jalankan Tanggungjawab Caleg
(Foto: Inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Wakil Kepala Sekolah Tinggi Hukum (STH) Jentera, Bivitri Susanti menilai Calon Legislatif (Caleg) mantan narapidana koruptor dapat maju jika memberitahu latar belakangnya ke masyarakat.

"Kalau kita lihat undang-undang pemilihan umum, calon legislatif boleh saja jadi caleg ketika keluar dari penjara asal mereka mengumumkan, tapi kalau jadi presiden murni peraturannya tidak boleh," katanya dalam diskusi bertajuk 'Menimbang Caleg eks Koruptor' di kawasan Sarinah Thamrin, Jakarta Pusat, Sabtu (2/2/2019).

Ia menegaskan, tanggungjawab tersebut tidak dilakukan setiap caleg. Alhasil Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus turun tangan mengumumkan ke publik.

Bivitri mengatakan, masalah masih adanya eks koruptor menjadi caleg berasal dari DPR, yang membuat undang-undang tentang Pemilu. Dia menduga ada kepentingan partai di baliknya, sehingga memasukkan eks terpidana korupsi bisa maju menjadi caleg.

Pembatalan Peraturan KPU (PKPU) oleh Mahkamah Agung, kata dia, tak serta merta menjadi pangkal masalah. Karena Mahkamah Agung (MA) memiliki ruang sempit untuk memutuskan berdasarkan UU yang ada.

Bivitri menilai, dengan mempublikasikannya ke publik, apalagi sampai di tempat pemungutan suara, masyarakat akan menjadikan informasi ini sebagai pertimbangan dalam memilih caleg.

"Jalan keluarnya publikasi kan supaya tidak pilih mantan koruptor," pungkasnya.

Sebagaimana diberitakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan para caleg mantan koruptor. Hasilnya, ada 40 caleg tingkat DPRD Provinsi, Kota/Kabupaten dan 9 calon legislatif DPD. Tercatat dari 40 caleg mantan koruptor disumbang 12 partai politik, hanya PKB, PPP, Nasdem, dan PSI yang tak mencalonkan.

Komentar

x