Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Selasa, 26 Maret 2019 | 18:34 WIB

Ironi Politik Yusril Ihza Mahendra

Oleh : R Ferdian Andi R | Kamis, 31 Januari 2019 | 01:01 WIB

Berita Terkait

Ironi Politik Yusril Ihza Mahendra
Yusril Ihza Mahendra - (Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Dua pekan terakhir menjadi hari yang tak mengenakkan bagi Yusril Ihza Mahendra. Dua peristiwa penting yakni kegagalan pembebasan Abu Bakar Ba'asyir dan bedol desa Caleg PBB yang berasal dari unsur FPI menjadi ironi politik Yusril Ihza Mahendra. Alih-alih menangguk benefit politik, Yusril justru berada dalam situasi tak mengenakan.

Kapasitas Yusril Ihza Mahendra di bidang hukum dan politik tak ada yang meragukannya. Tangan dinginnya sebagai orangnya presiden telah dilakukan sejak era Presiden Soeharto sebagai penulis naskah pidato. Berada di lingkar dalam rezim orde baru tak menjadikan guru besar Hukum Tata Negara UI ini tak menikmati kue reformasi.

Selama masa reformasi, Yusril selalu masuk ke dalam pemerintahan. Mulai era Presiden KH Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati Soekarnoputri, hingga Presiden SBY. Baru di era Presiden Jokowi, Yusril tak masuk ke dalam pemerintahan.

Namun, di sisa setahun pemerintahan Jokowi, Yusril merapat ke Jokowi. Bedanya, kali ini bukan sebagai menteri atau penulis naskah pidato seperti era Presiden Soeharto, Yusril masuk melalui pintu sebagai pengacara Capres Jokowi. Debut sebagai pengacara Jokowi pun ia tunjukkan melalui heboh rencana pembebasan Abu Bakar Ba'asyir.

Tak urung Yusril dalam kapasitas sebagai utusan Jokowi, meski belakangan nomenklatur ini dikritik banyak pihak, mendatangi Abu Bakar Ba'asyir dengan membawa kabar gembira, Baasyir bebas, di Lapas Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat, Jumat (18/1/2019). "Jokowi berpendapat bahwa Ba'asyir harus dibebaskan karena pertimbangan kemansuiaan," kata Yusril. Dari Garut, Presiden Jokowi senada dengan pernyataan Yusril. Pihaknya mempertimbangkan usia dan kesehatan Ba'asyir. Jokowi dan Yusril satu irama.

Sayangnya, tak genap sepekan heboh pembebasan Ba'asyir mentah. Menkpolhukam Wiranto memastikan pertimbangan pembebasan Ba'asyir tak hanya sekadar kemanusiaan saja, namun ideologi juga harus dipertimbangkan. Praktis, rencana Jokowi membebaskan Ba'asyir gagal total. Di poin ini, Yusril mengalami ironi. Skenario pembebasan Ba'asyir mentah.

Namun, dalam kapasitas sebagai Ketua Umum PBB, Yusril tak mati gaya. Sepuluh hari setelah heboh rencana pembebasan Ba'asyir atau tepatnya pada Minggu (28/1/2019), Yusril melalui PBB memastikan dukungannya kepada Joko Widodo sebagai Capres dalam Pilpres 2019 17 April mendatang.

"Keputusan memberikan dukungan politik kepada Jokowi-Ma'ruf Amin bukanlah keputusan pribadi Ketum PBB Yusril Ihza Mahendra," sebut Yusril. Ia mengklaim keputusan tersebut merupakan keputusan mayoritas peserta rapat pleno DPP PBB, sehari setelah pengumuman pembebasan Ba'asyir atau pada 19 Januari 2019.

Namun, keputusan politik PBB mendukung Jokowi belakangan disoal. Tak sedikit caleg PBB kecewa atas keputusan politik tersebut. Tak sedikit caleg alih-alih mengkampanyekan diri untuk dipilih, namun justru sebaliknya mengkampanyekan diri untuk tidak dipilih. Sikap ini sebagai bentuk protes atas pilihan politik PBB mendukung Jokowi.

Tak hanya itu, Imam Besar FPI Rizieq Shihab menerbitkan maklumat yang isinya seruan bedol desa dari PBB bagi aktivsi FPI, simpatisan, serta sayap juang serta pendukung ijtma ulama untuk tidak memilih PBB. Maklumat itu juga menyerukan agar mengalihkan dukungan kepada partai-partai pendukung ijtima ulama.

Peristiwa ini tentu pukulan bagi Yusril Ihza Mahendra sebagai Ketua Umum PBB yang mulanya memiliki kedekatan dengan kelompok ijtima ulama. Dua peristiwa ini menjadi ironi politik yang diterima Yusril.

Komentar

x