Find and Follow Us

Rabu, 23 Oktober 2019 | 16:04 WIB

Ketua DPR Tanggapi Maraknya Korupsi Kepala Daerah

Jumat, 25 Januari 2019 | 16:00 WIB
Ketua DPR Tanggapi Maraknya Korupsi Kepala Daerah
Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) - (Foto: inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menanggapi kembali tertangkapnya Kepala daerah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian. Terakhir tertangkapnya Bupati Mesuji, Lampung, Khamami dan Kepala Desa Kota Raya Darat, Kabupaten Lahat Sumatera Selatan, Ahmad Jauhari alias AJ (47) sebagai tersangka penyalahgunakan dana desa untuk kepentingan pribadi

"Mendorong Kepolisian RI dan KPK untuk mengusut tuntas dan menindak tegas seluruh pihak-pihak yang terlibat sesuai dengan peraturan yang berlaku, agar dapat menimbulkan efek jera sehingga ke depannya tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang terhadap penggunaan anggaran dapat dicegah atau diminimalisir," kata Bamsoet melalui keterangan tertulisnya, Jumat (25/1/2019).

Mantan Ketua Komisi III DOR itu juga mendorong KPK menugaskan seluruh Kedeputian untuk berperan aktif, terutama Kedeputian Bidang Pencegahan melalui jaringan koordinasi dan supervisi untuk melakukan upaya-upaya yang bersifat komprehensif dalam pencegahan tindak korupsi, suap, atau gratifikasi, sehingga kasus korupsi dapat diminimalisir oleh seluruh kepemerintahan daerah di seluruh Indonesia;

"Mendorong Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama dengan KPK agar melakukan sosialisasi sebagai upaya pencegahan kepada seluruh pemerintah daerah terkait pengelolaan anggaran negara dan daerah yang transparan dan akuntabel berdasarkan Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara," tuturnya.

DPR RI lanjutnya, tetap berkomitmen mendukung KPK dalam pemberantasan korupsi dengan mendorong seluruh aparat Pemerintah, baik pusat maupun daerah, serta institusi untuk taat pada tata tertib dan ketentuan hukum positif yang berlaku, serta mengedepankan asas kesamaan hak dimata hukum (equality before the law) dan asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence), agar dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak;

"Mendorong Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bersama dengan KPK meminta seluruh pimpinan kementerian, lembaga, dan institusi untuk menerapkan disiplin bagi seluruh pegawainya dalam mendukung program pemberantasan korupsi di kementerian, lembaga, dan institusi masing-masing, seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan kewajiban penandatangan Pakta Integritas bagi PNS, serta melakukan evaluasi secara berkala kepada para pegawainya guna melakukan tindakan preventif dan menghilangkan terjadinya praktik-praktik korupsi, baik secara individu maupun institusi," ungkapnya.

Bamsoet juga mendorong Kementerian, Lembaga, dan Pemda, segera mengimplementasikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga Dan Pemerintah Daerah. Kemudian dia juga mendorong seluruh pimpinan Kementerian, Lembaga, dan kepemerintahan daerah untuk meningkatkan pengawasan kepada seluruh pegawainya terhadap penggunaan anggaran guna meminimalisir penyalahgunaan penggunaan wewenang terhadap anggaran;

Selanjutnya Bamsoet mendorong Kemenkumham bersama dengan KPK untuk memberikan penyuluhan secara berkala mengenai pencegahan dan pemberantasan korupsi kepada seluruh kementerian dan institusi, agar seluruh kementerian dan institusi dapat memiliki pemahaman dan visi yang sama dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Mengimbau masyarakat untuk turut berperan dalam pemberantasan korupsi dengan berani melaporkan kepada aparat penegak hukum apabila mengetahui adanya potensi tindak korupsi atau penyalahgunaan anggaran Negara dan desa, mengingat peran serta masyarakat dalam melaporkan adanya tindak pidana korupsi akan dijamin keamanannya sebagaimana diatur dalam Pasal 12 PP Nomor 43 tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, atau masyarakat juga dapat menyampaikan pengaduan melalui aplikasi DPRNow," tandasnya. [*]

Komentar

Embed Widget
x