Find and Follow Us

Selasa, 18 Juni 2019 | 01:04 WIB

KPU Jadikan Putusan MK Acuan untuk Pengurus Parpol

Oleh : Ray Muhammad | Selasa, 15 Januari 2019 | 23:03 WIB
KPU Jadikan Putusan MK Acuan untuk Pengurus Parpol
(Foto: Inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan akan mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang melarang pengurus partai politik rangkap jabatan sebagai anggota DPD.

Hal ini menyikapi putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang menyatakan semua calon anggota DPD, termasuk Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) boleh masuk daftar calon tetap (DCT) di pemilu 2019. Meskipun, saat ini OSO masih memiliki hubungan dengan kepengurusan partai politik.

Namun, Bawaslu menegaskan para caleg DPD wajib mundur dari partai politik beserta kepengurusannya jika sudah resmi terpilih dalam pemilu menduduki kursi parlemen. Adapun merujuk pada putusan MK juga menyatakan seorang pengurus partai politik harus mundur dari jabatannya jika mencalonkan diri sebagai anggota DPD.

"KPU dalam mengambil keputusan terkait dengan permasalahan tersebut semangat kita tetap berpegang teguh kepada putusan MK. Putusan MK berkaitan dengan persyaratan seseorang menjadi calon anggota DPD, bukan persyaratan calon terpilih untuk ditetapkan menjadi anggota DPD," kata Wahyu di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (15/1/2019).

Ia menambahkan, sikap yang merujuk pada putusan MK dalam persoalan ini, katanya, telah diputuskan melalui rapat pleno yang digelar semalam. Namun hingga kini, lanjutnta, KPU belum memberikan sikap tegas soal keputusan mengenai pencalonan OSO yang diambil melalui rapat pleno.

"Faktual sikap resmi kita belum ada, yang sudah ada keputusan rapat pleno. Saya belum bisa memberikan informasi secara detail tentang bagaimana redaksionalnya karena ini sedang disusun," tandasnya.

Komentar

Embed Widget
x