Find and Follow Us

Selasa, 23 April 2019 | 22:07 WIB

Pejabat BUMN Diduga Terlibat Khilafah

GP Anshor Lapor ke Jokowi

Oleh : Ahmad Farhan Faris | Jumat, 11 Januari 2019 | 17:10 WIB
GP Anshor Lapor ke Jokowi
(Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Gerakan Pemuda (GP) Anshor yang diketuai oleh Yaqut Cholil Qoumas menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (11/1/2019).

Menurut dia, ada banyak hal yang dibicarakan dengan Jokowi, diantaranya terkait adanya dugaan aparatur sipil negara (ASN) dan pejabat perusahaan BUMN yang mendukung didirikannya NKRI bersyariat.

"Di ASN sudah banyak kelompok pengusung khilafah yang ingin negara lain, selain Indonesia masuk ke sana, pejabat teras di BUMN juga banyak," kata Yaqut.

Yaqut menyebut Presiden Jokowi menyambut baik informasi yang diberikan GP Anshor terkait adanya ASN dan pejabat BUMN yang mendukung khilafah, sehingga diharapkan ada tindaklanjut dari pemerintah.

"Kami sampaikan ke presiden dan kami minta ketegasan presiden untuk menindak orang-orang itu (kelompok pengusung khilafah) dan kami akan konsolidasi untuk membantu negara dan presiden melawan kelompok ini," ujarnya.

Memang, Yaqut mengakui kalau pemerintah memiliki hambatan untuk langsung menindak tegas para ASN yang diduga terlibat ingin mendirikan negara khilafah yakni peraturan perundang-undangan.

"Kami paham pemerintah terbentur dengan UU tak bisa main pecat ASN yang terlibat dalam gerakan khilafah itu, memutasi pun ada aturannya karena ada UU ASN yang atur," jelas dia.

Namun, Yaqut meminta kepada Presiden Jokowi setelah politik selesai pemerintah segera memberikan ruanh gerak untuk menindak orang-orang seperti ini yang sudah ada di institusi pemerintahan.

"NKRI harus tegak berdiri, harus utuh. Kita semua harus menjaga bahwa keberagaman adalah sunatullah, hal yang tak bisa ditolak. Tak boleh ada orang yang perjuangkan kemauan mereka sendiri, tak boleh ada orang yang perjuangkan negara lain di luar NKRI," tandasnya. [hpy]

Komentar

x