Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Sabtu, 16 Februari 2019 | 17:38 WIB

KPK Minta Saksi Kasus Meikarta Kooperatif

Oleh : Ray Muhammad | Selasa, 8 Januari 2019 | 20:26 WIB

Berita Terkait

KPK Minta Saksi Kasus Meikarta Kooperatif
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah - (Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Anggota DPRD Bekasi Taih Minarno dalam kasus dugaan suap perizinan proyek Meikarta, Selasa (8/1/2019).

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan pemeriksaan ini dilakukan mendalami keterlibatan Taih Minarno dalam kapasitasnya sebagai Ketua Pansus Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi.

"Kami dalami bagaimana proses pembahasan RDTR tersebut siapa yang berkepentingan untuk mengubah tata ruang dan juga dugaan aliran dana pada sejumlah anggota DPRD Bekasi," kata Febri di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa (8/1/2019).

Lebih jauh, ia mengungkapkan bahwa KPK menerima informasi adanya dugaan pembiayaan wisata ke luar negeri untuk sejumlah anggota DPRD Bekasi dan keluarganya.

Bahkan, selama proses pemeriksaan sebelumnya, KPK juga telah menerima pengembalian sejumlah uang dari beberapa anggota DPRD Bekasi.

"Sejauh ini (uang yang dikembalikan) berjumlah sekitar Rp100 juta. Kami ingatkan, sikap kooperatif ini jauh lebih baik bagi proses hukum," ucapnya.

Ia lalu mengimbau para saksi menyampaikan kesaksiannya secara kooperatir. Akui jika pernah menerima pemberian baik uang atau fasilitas terkait perkara ini. "Dan segera mengembalikannya kepada KPK," ucapnya.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait izin proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi.

Selain Bupati Neneng, KPK juga menjerat delapan orang lainnya dalam kasus ini. Mereka antara lain Bupati nonaktif Bekasi Neneng Hasanah Yasin, Kepala Dinas PUPR Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Damkar Bekasi Sahat MBJ Nahar, Kepala Dinas DPMPTSP Bekasi Dewi Tisnawati dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi Neneng Rahmi.

Adapun pihak swasta yakni Direktur Operasional Billy Sindoro, pegawai Lippo Group Henry Jasmen serta dua konsultan Lippo Group; Taryadi dan Fitra Djaja Purnama.

Sementara itu, Neneng Hasanah beserta anak buahnya diduga menerima hadiah atau janji dari para petinggi Lippo Group terkait perizinan proyek pembangunan proyek perumahan ini pada lahan seluas 774 hektare.

Bupati Neneng dan yang lainnya diduga menerima hadiah atau janji Rp13 miliar terkait proyek tersebut. Diduga, realiasasi pemberian sampai saat ini adalah sekitar Rp7 miliar melalui beberapa Kepala Dinas.

Keterkaitan sejumlah dinas lantaran proyek tersebut cukup kompleks, yakni memiliki rencana membangun apartemen, pusat perbelanjaan, rumah sakit, hingga tempat pendidikan. Dengan demikian, tak heran jika dibutuhkan banyak perizinan.[jat]

Komentar

x