Find and Follow Us

Rabu, 17 Juli 2019 | 02:36 WIB

KPK Periksa Dua Saksi Kasus KONI

Oleh : Ray Muhammad | Selasa, 8 Januari 2019 | 16:15 WIB
KPK Periksa Dua Saksi Kasus KONI
(Foto: Inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Penyidik KPK mengagendakan pemeriksaan terhadap dua saksi kasus dugaan suap penyaluran dana hibah dari pemerintah melalui Kemenpora untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Selasa (8/1/2019).

Dua saksi tersebut antara lain, Staf bidang perencanaan KONI, Suradi dan Inspektorat Jenderal Kemenpora, Pangestu Adi W.

"Keduanya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka yang berbeda," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa (8/1/2019).

Febri menuturkan, Suradi sedianya akan diperiksa untuk tersangka Eko Triyanto. Sementara itu, Pangestu Adi akan dimintai keterangan untuk tersangka Ending Fuad Hamidy.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan lima tersangka terkait kasus dugaan suap penyaluran dana bantuan atau hibah dari pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

Kelimanya yakni, Sekretaris Jenderal (Sekjen) KONI, Ending Fuad Hamidi (EFH); Bendahara Umum (Bendum) KONI, Jhonny E. Awut (JEA);Deputi IV Kementerian Pemuda dan Olahraga, Mulyana (MUL); Pejabat Pembuat Komitmen pada Kemenpora, Adhi Purnomo (AP); serta Staf Kemenpora, Eko Triyanto (ET).

Adhi Purnomo dan Eko Triyanto diduga menerima suap sebesar RP318 juta dari pejabat KONI. Uang ini terkait hibah pemerintah untuk KONI yang disalurkan melalui Kemenpora.

Adapun, nilai dana hibah dari pemerintah untuk KONI sebesar Rp17,9 miliar. Sementara Mulyana, menerima uang dalam bentuk ATM dengan saldo sebesar Rp100 juta.

KPK menduga, ada pemberian suap lainnya untuk pejabat Kemenpora. Pemberian suap lainnya itu yakni berupa mobil Toyota Fortuner, uang Rp300 juta, dan satu unit handphone Samsung Galaxy Note 9.

Selaku pemberi suap, Ending dan Johnny disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sedangkan Mulyana yang diduga sebagai penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B UU Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sementara, Adhi Purnomo, Eko Triyanto dan kawan-kawan dijerat Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.[jat]

Komentar

Embed Widget
x