Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 20 Februari 2019 | 19:59 WIB

PSK dan Penikmat PSK Bisa Dijerat Hukum Asal...

Oleh : Muhammad Yusuf Agam | Selasa, 8 Januari 2019 | 11:34 WIB

Berita Terkait

PSK dan Penikmat PSK Bisa Dijerat Hukum Asal...
(Foto: Ilustrasi)

INILAHCOM, Jakarta - Selama ini pekerja seks komersial (PSK) dan para penikmat PSK tak bisa dijerat hukum pidana karena tak ada aturan UU yang bisa menjeratnya. Polri mengatakan perlu adanya kajian untuk merevisi undang-undang baru dalam menjerat para PSK dan penikmatnya.

"Tidak menutup kemungkinan (ke depan bisa dipidana). Perlu dilakukan kajian yuridis komprehensif yang melibatkan pakar hukum pidana dan para ahli sosiologi. Prinsipnya tidak ada perbuatan yang dapat dipidanakan sebelum ada aturan yang mengatur tentang perbuatan tersebut,"" kata Karo Penmas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (8/1/2019).

Hal itu merujuk pada kasus yang menjerat artis Vanshea Angel yang terlibat prostitusi online di Surabaya. Polda Jatim tak bisa menjerat Vanseha dan pria hidung belang yang 'memesannya'. Hanya mucikari atau penyedia jasa yang bisad dijerat hukum sesuai Pasal KUHP atau UU ITE.

"Tapi untuk pelaku, PSK nya maupun yang memanfaatkan jasa, memang belum bisa dijerat. Apakah peristiwa ini masuk kategori extra ordinary crime atau merusak sendi moralitas bangsa Indonesia? Kita serahkan kepada pakar hukum dan sosiolog untuk melihat komperehensif fenomena ini," ucap dia.

Menurut Dedi, jika para pakar sepakat maka ajuan revisi UU akan dikaji oleh Kemenkumham. Selama ini, polisi berpegangan pada UU atau KUHP yang berlaku.

"Masalahnya dalam RUU KUHP yang terbaru bisa dimasukkan. Jadi tergantung momentumnya. Kalau RUU KUHP segera disahkan dua pihak itu bisa kena. Yang menyediakan jasa kena, pengguna dan penjual jasa kena. Kita masih menunggu rencana RUU KUHP yang baru," jelas dia.

Meski begitu, Dedi menambahkan, sanksi sosial bagi para pelaku PSK atau penikmatnya justru membuat efek yang lebih mendalam di kalangan masyarakat di banding sanksi pidana hukum. [rok]

Komentar

x