Find and Follow Us

Rabu, 19 Juni 2019 | 20:46 WIB

Satgas Saber Terus Awasi Pungli di Masyarakat

Minggu, 9 Desember 2018 | 13:05 WIB
Satgas Saber Terus Awasi Pungli di Masyarakat
(Foto: ilustrasi)

INILAHCOM, Jakarta - Sekretaris Tim Satgas Saber Pungli Kemenko Polhukam, Irjen Pol Widyanto Poesoko mengatakan, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tanggal 20 Oktober 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) berkewajiban untuk menindaklanjuti laporan dari masyarakat terkait dugaan pungli yang merugikan masyarakat.

"Satgas Saber Pungli akan terus mendalami pihak-pihak yang terindikasi melakukan pungli dan merugikan masyarakat," kata Widi dalam keterangan tertulis, Minggu (9/12/2018).

Salah satu laporan pungli diterima pihaknya dari desa Dangdang, Serpong, Tangerang, Banten. Diduga oknum aparat pemerintah setempat telah melakukan Pungli terkait pengurusan aset tanah.

"Tim Satgas Saber Pungli melihat adanya potensi dugaan pungli pada proses perizinan baik oleh kepala desa Dangdang, Camat Serpong (Cisauk) maupun oknum BPN yang tidak mempersoalkan alas hak tanah adat dari pihak lain yang mengklaim tanah dilokasi sama yang telah dibebaskan oleh PT (perusahaan). Padahal, alas hak atas tanah yang dimiliki oleh PT tersebut adalah tanah negara bekas HGU PT lainnya," tutur Widi.

Bertempat di Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Banten, ATR BPN, Tim Satgas Saber Pungli mengadakan rapat koordinasi dengan warga yang melaporkan dugaan pungli yang dilakukan. Akibat dari tindakan pungli tersebut maka pihak pelapor tidak dapat meningkatkan hak atas kepemilikan tanahnya menjadi sertifikat.

Modus yang dilakukan oleh oknum kepala desa dan camat adalah dengan mengeluarkan surat keterangan girik palsu di atas tanah eks HGU perkebunan yang sudah dibebaskan. Akibatnya sertifikat tanah tersebut sampai saat ini belum dapat terbit.

Kuasa Hukum pelapor, Dwi Santoso, mengatakan bahwa akibat dari pungli tersebut maka semenjak tahun 1998 kliennya mengalami kerugian karena tidak dapat meningkatkan hak atas tanah menjadi sertifikat.

Dwi juga mengatakan bahwa selain itu, sampai dengan saat ini, para penggarap yang dibuatkan surat keterangan girik palsu tersebut oleh Kepala Desa dan Camat tidak dapat membuktikan keabsahan surat keterangan girik tersebut.

Sementara itu Kabid Sengketa Kantor Pertanahan Provinsi Banten ATR BPN, Nugraha mengatakan akan membantu proses penerbitan sertifikat pelapor sebatas persyaratannya terpenuhi. "BPN berkewajiban menegakan aturan dan akan membantu proses penerbitan sertifikat sebatas persyaratannya terpenuhi," kata Nugraha. [fad]

Komentar

x