Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Minggu, 16 Desember 2018 | 16:40 WIB

Pengacara Sebut Kasus Habib Bahar Karena Rezim

Oleh : Muhammad Yusuf Agam | Jumat, 7 Desember 2018 | 20:23 WIB

Berita Terkait

Pengacara Sebut Kasus Habib Bahar Karena Rezim
Habib Bahar bin Smith - (Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Pengacara Habib Bahar bin Smith, Aziz Yanuar menyebut proses hukum yang membelit kliennya itu terkesan dipaksakan. Aziz bahkan menuding ada pihak yang ingin agar Habib Bahar segera dipenjara.

"Bahwa proses hukum terhadap Habib Bahar terkesan dipaksakan dan sengaja dipercepat seolah ada pihak yang berkeinginan dengan cepat menjebloskan Habib Bahar ke penjara dan membungkam dakwah Habib Bahar bin Smith," kata tim advokasi, Aziz Yanuar, Jumat (7/12/2018).

Aziz mengatakan bahwa kliennya, Habib Bahar disebut menjadi korban rezim penguasa. Menurut Aziz, Habib Bahar telah menjadi korban diskriminasi ulama.

"Secara lugas kami kuasa hukum menyatakan bahwa justru klien kami adalah korban perlakuan diskriminasi dari rezim yang sedang menguasai dan membajak negara," ucap Aziz.

Sebelumnya, Bareskrim Polri telah resmi menetapkan Habib Bahar bin Smith sebagai tersangka kasus dugaan Diskriminasi etnis dan ras. Meski sudah menjadi tersangka, penyidik tak langsung menahan Habib Bahar.

"Benar bahwa hasil gelar perkara penyidik, HBS telah ditetapkan sebagai tersangka , telah dilakukan pemeriksaan , paraf dan penandatanganan BAP oleh tersangka dan pengacaranya," kata Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Syahar Diantono, Jumat (7/12/2018).

"Tentunya ada pertimbangan penyidik. dalam kuhap kan ketentuan pasal 21 ada pertimbangan objektif dan subjektif. Tentunya ini ada pertimbangan subjektif. Ada tiga hal disitu bahwa penyidik meyakini tidak melarikan diri, tidak mengulangi perbuatan, dan tidak menghilangkan barang bukti. Tentunya penyidik meyakini HBS ini kooperatif dan tidak dilakukan upaya penahanan. Namun proses penyidikan tetap lanjut," imbuh dia.

Habib Bahar diancam dengan Pasal 16 UU Nomor 1 Tahun 1946 KUHP No 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2008 tentang ITE, serta Pasal 207 KUHP, Pasal 16 juncto Pasal 4 huruf b angka 1, dan Pasal 45 ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2). [ton]

Komentar

x