Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Minggu, 16 Desember 2018 | 16:40 WIB

Ini Alasan Polri Tak Tahan Habib Bahar

Oleh : Muhammad Yusuf Agam | Jumat, 7 Desember 2018 | 10:50 WIB

Berita Terkait

Ini Alasan Polri Tak Tahan Habib Bahar
Habib Bahar bin Smith - (Foto: Inilahcom/Eusebio Chrysnamurti)

INILAHCOM, Jakarta - Habib Bahar bin Smith tak ditahan meski resmi menyandang status tersangka dalam kasus ujaran kebencian. Polri menyatakan bahwa kewenangan ditahan atau tidak adalah kewenangan penyidik.

"Tentunya ada pertimbangan penyidik. dalam kuhap kan ketentuan pasal 21 ada pertimbangan objektif dan subjektif. Tentunya ini ada pertimbangan subjektif," ujar Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Syahar Diantono di Mabes Polri, Jumat (7/12/2018).

Syahar mengatakan bahwa berdasarkan keterangan penyidik, Habib Bahar kooperatif selama dilakukan pemeriksaan. Selain itu, Habib Bahar juga tak berpotensi melahirkan diri atau menghilangkan barang bukti.

"Ada tiga hal disitu bahwa penyidik meyakini tidak melarikan diri, tidak mengulangi perbuatan, dan tidak menghilangkan barang bukti. Tentunya penyidik meyakini HBS ini kooperatif dan tidak dilakukan upaya penahanan. Namun proses penyidikan tetap lanjut," kata Syahar.

Habib Bahar bin Smith ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan ujaran kebencian. Habib Bahar disebut telah menebar kebencian dengan menyebut Presiden Joko Widodo dengan kata 'banci' dalam ceramahnya yang viral di media sosial.

"Benar bahwa hasil gelar perkara penyidik, HBS telah ditetapkan sebagai tersangka, telah dilakukan pemeriksaan , paraf dan penandatanganan BAP oleh tersangka dan pengacaranya," kata Syahar.

Habib Bahar dilaporkan oleh Jokowi Mania (Joman) dan Cyber Indonesia ke Polisi beberapa hari lalu. Habib Bahar dituding telah menebar ujaran kebencian lantaran menghina Presiden Joko Widodo dengan sebutan 'banci' dalam ceramahnya.

Habib Bahar dilaporkan dengan Pasal UU Nomor 1 Tahun 1946 KUHP No 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2008 tentang ITE, serta Pasal 207 KUHP, Pasal 16 juncto Pasal 4 huruf b angka 1, dan Pasal 45 ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2). [rok]

Komentar

x