Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Sabtu, 15 Desember 2018 | 17:28 WIB

Penyuap Kepala KKP Ambon Segera Disidang

Oleh : Ivan Setyadi | Jumat, 30 November 2018 | 17:43 WIB

Berita Terkait

Penyuap Kepala KKP Ambon Segera Disidang
Juru bicara KPK Febri Diansyah - (Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Penyuap Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ambon segera disidang. Hal itu setelah KPK melimpahkan berkas penyidikan Anthony Liando (AL), Pemilik CV AT.

"Hari ini dilakukan pelimpahan barang bukti dan tersangka dari penyidik ke penuntut umum terhadap tersangka AL," kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jumat (30/11/2018).

Dalam 14 hari, Jaksa KPK akan menyusun surat dakwaan Anthony. Sidang rencananya digelar di Pengadilan Tipikor Ambon.

Menurut Febri, sedikitnya 11 saksi telah diperiksa dalam proses penyidikan Anthony. Saksi-saksi yang diperiksa terdiri dari Direktur Pemeriksaan dan Penagihan DJP, PNS pada Kantor Pajak di Bandar Lampung, Kepala KPP Pratama Ambon Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia, Kepala Kantor Pajak KPP Pratama Ambon, ibu rumah tangga, dan pihak swasta.

"Sedangkan, AL telah sekurangnya dua kali diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi," pungkasnya.

KPK menetapkan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ambon, La Masikamba (LMB); pemilik CV AT, Anthony Liando (AL); dan supervisor/pemeriksa Pajak KPP Pratama Ambon, Sulimin Ratmin (SR). Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengurangan nilai kewajiban pajakwajib pajak atas nama Anthony Liando, selaku pemilik CV AT.

Dalam kasus ini, Masikamba dan Sulimin diduga telah membantu Anthony mengurangi kewajiban pajak pribadi tahun 2016 di KPP Pratama Ambon. Totalnya, mencapai Rp1,7 miliar sampai Rp2,4 miliar. Namun, setelah mencapai kesepakatan Anthony hanya membayar Rp1,037 miliar.

Atas perbuatannya, Anthony yang diduga pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.[jat]

Komentar

x