Find and Follow Us

Rabu, 22 Mei 2019 | 07:12 WIB

Tanggapan Ketua DPR Terkait Survei Integritas KPK

Oleh : Fadhli Zikri | Kamis, 22 November 2018 | 17:42 WIB
Tanggapan Ketua DPR Terkait Survei Integritas KPK
(Foto: Inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Ketua DPR Bambang Soesatyo mengaku terus berkomitmen mendukung KPK dalam pemberantasan korupsi.

Hal ini terkait temuan Survei Penilaian Integritas 2017 yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebutkan bahwa masih adanya kasus suap atau gratifikasi, khususnya terkait dengan mutasi ataupun promosi jabatan seseorang dalam institusi.

"Dengan mendorong seluruh aparat Pemerintah dan institusi untuk taat pada tata tertib dan ketentuan hukum positif yang berlaku, serta mengedepankan asas kesamaan hak dimata hukum (equality before the law) dan asas praduga tidak bersalah (presumption of innosence), agar dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak," kata Bamsoet dalam keterangan tertulisnya, Kamis (22/11/2018).

Mantan Ketua Komisi III DPR itu juga mendorong Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) bersama dengan KPK meminta seluruh pimpinan kementerian, lembaga, dan institusi untuk menerapkan disiplin bagi seluruh pegawainya dalam mendukung program pemberantasan korupsi di kementerian, lembaga, dan institusi masing-masing.

"Seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan kewajiban penandatangan Pakta Integritas bagi PNS, serta memberikan sanksi yang berat kepada pegawai yang melanggar kedisiplinan tersebut agar mendapatkan efek jera, serta melakukan evaluasi secara berkala kepada para pegawainya guna melakukan tindakan preventif dan menghilangkan terjadinya praktik-praktik korupsi, baik secara individu maupun institusi," tuturnya.

Bamsoet juga mendorong Kementerian, Lembaga, Pemda, segera mengimplementasikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga Dan Pemerintah Daerah.

"Mendorong Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memperbaiki prosedur kerja dalam kementerian maupun institusi yang berpotensi terjadinya korupsi, suap, maupun gratifikasi, serta menindak tegas oknum yang terbukti melakukan hal-hal tersebut di jajarannya," katanya.

Dia juga mendorong Kemenkumham bersama dengan KPK untuk memberikan penyuluhan secara berkala mengenai pencegahan dan pemberantasan korupsi kepada seluruh kementerian dan institusi, agar seluruh kementerian dan institusi dapat memiliki pemahaman dan visi yang sama dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Tak hanya itu, dia juga mendorong KPK menugaskan seluruh Kedeputian untuk berperan aktif, terutama Kedeputian Bidang Pencegahan agar melakukan upaya-upaya yang bersifat komprehensif dalam pencegahan tindak korupsi, suap, atau gratifikasi;

"Mendorong Kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya untuk memberikan sosialisasi secara gencar kepada masyarakat mengenai isi dari Bab III tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan dari Pasal 13 sampai dengan Pasal 23 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, agar seluruh masyarakat Indonesia dapat mengetahui syarat-syarat yang diwajibkan ketika melakukan pelaporan jika mengetahui adanya potensi korupsi, suap, maupun gratifikasi, agar dapat memaksimalkan pemberantasan korupsi di Indonesia," paparnya.

Politikus Partai Golkar itu juga mengimbau masyarakat untuk turut berperan dalam pemberantasan korupsi dengan berani melaporkan kepada aparat penegak hukum, mengingat peran serta masyarakat dalam melaporkan adanya tindak pidana korupsi akan dijamin keamanannya sebagaimana diatur dalam Pasal 12 dalam PP Nomor 43 tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Atau masyarakat juga dapat memberikan laporan dan informasi apabila mengetahui adanya indikasi terjadinya korupsi, suap, dan gratifikasi dengan menyampaikan pengaduan melalui aplikasi DPRNow," tandasnya.[jat]

Komentar

x