Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Selasa, 20 November 2018 | 21:54 WIB

Kuasa Hukum Kecewa Kriminalisasi Jaksa Chuck

Selasa, 6 November 2018 | 18:36 WIB

Berita Terkait

Kuasa Hukum Kecewa Kriminalisasi Jaksa Chuck
(Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Baru-baru ini Kejaksaan Agung menjadikan jaksa senior Chuck Suryosumpeno tersangka terkait dugaan kasus korupsi aset barang rampasan milik terpidana Hendra Raharja.

Penetapan tersangka atas Chuck Suryosumpeno diketahui bertepatan saat Mahkamah Agung mengunggah Putusan PK atas pemohon Chuck Suryosumpeno pada laman websitenya, yaitu 23 Oktober 2018.

Beberapa waktu lalu Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan Chuck Suryosumpeno atas pencopotan dirinya sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku.

Kuasa hukum Chuck, Sandra Nangoy mengatakan tindakan kriminalisasi yang dilakukan Jaksa Agung Prasetyo, khususnya Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Adi Toegarisman secara tidak langsung bisa menurunkan elektabilitas Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2019 nanti.

"Saya katakan demikian karena masyarakat pasti ragu jika memilih Presiden Jokowi kembali. Sebab putusan PK Mahkamah Agung saja tidak dipatuhi oleh seorang Jaksa Agung. Jadi tidak ada jaminan kepastian hukum dan keadilan bagi rakyat Indonesia jika penegakan hukumnya saja gelap mata," kata Sandra.

Sandra menceritakan, saat Chuck menjabat sebagai Ketua Satgassus, lalu menjadi ketua Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejaksaan Agung periode 2014-2015, ia berhasil memulihkan aset dengan total lebih dari Rp3,5 triliun.

"Bukankah itu prestasi gemilang? Ini bukan sekedar potensi, ini buktinya nyata disetorkan dalam kas Negara. Apakah negeri ini sudah anti pada penegak hukum yang berprestasi dan hanya berpikir bagaimana caranya berbakti pada bangsanya sehingga menjadi 'ancaman' bagi para oknum penegak hukum korup dan harus disingkirkan dari institusi?" katanya.

Untuk itu, Sandra mendesak Presiden Joko Widodo membuka mata hati dan nuraninya terhadap Chuck yang dinilai telah menjadi korban kriminalisasi.

"Jangan berharap penegakan hukum di Indonesia bisa adil jika masih ada oknum pejabat dengan mudah mengkriminalisasi masyarakatnya. Apalagi korban kriminalisasi ini telah berkontribusi mengembalikan kerugian negara sampai Rp3,5 triliun," tambahnya.

Diketahui, dalam putusan PK bernomor 63 PK/TUN/2018 yang diputus pada 17 Mei 2018, MA menyatakan keputusan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo soal pencopotan Chuck harus dicabut. "Mewajibkan tergugat (Prasetyo) untuk mencabut Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-186/A/JA/11/2015, tanggal 18 November 2015," tertulis dalam putusan MA. [ton]

Komentar

Embed Widget
x