Find and Follow Us

Kamis, 20 Juni 2019 | 11:16 WIB

Geledah 6 Lokasi di Cirebon

KPK Sita Uang dan Dokumen Kepegawaian Cirebon

Oleh : Happy Karundeng | Sabtu, 27 Oktober 2018 | 17:01 WIB
KPK Sita Uang dan Dokumen Kepegawaian Cirebon
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah - (Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan sejak Jumat (26/10/2018) pihaknya telah melakukan penggeledahan di setidaknya enam lokasi di Cirebon terkait dugaan kasus suap mutasi, rotasi, dan promosi jabatan di Pemkab Cirebon yang menyeret Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadisastra.

"Penggeledahan dilakukan di 6 lokasi, yakni kantor dinas bupati dan sekda, rumah dinas bupati, rumah pribadi bupati, kantor dinas PUPR, kantor dinas Bina Marga, dan kantor Badan Pelayanan dan Perizinan," katanya di Jakarta, Sabtu (27/10/2018).

Dalam penggeledahan di sejumlah titik itu, KPK mengamankan beberapa dokumen serta uang tunai berjumlah Rp 57 juta.

"Dari lokasi penggeledahan disita sejumlah dokumen-dokumen terkait administrasi kepegawaian, dokumen proyek, dan uang tunai Rp 57 juta serta bukti transaksi bank senilai Rp 40 juta," ungkap Febri.

Diketahui, KPK menetapkan Sunjaya bersama Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon, Gatot Rachmanto, sebagai tersangka dalam kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait mutasi jabatan, proyek, dan perizinan di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2018.

Diduga pemberian oleh Gatot kepada Sunjaya melalui ajudan bupati berinisial DS sebesar Rp 100 juta terkait fee atas mutasi dan pelantikan Gatot sebagai Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon.

Selain itu, Sunjaya juga diduga menerima fee dengan nilai total Rp 6.425.000.000. Fee tersebut, papar Alex, tersimpan dalam rekening atas nama orang lain yang berada dalam penguasaan Sunjaya.

Sunjaya dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Pemberantasan Korupsi Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Adapun Gatot dikenakan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Korupsi Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Tidak hanya suap, Bupati Sunjaya juga dijerat terkait kasus gratifikasi senilai Rp 125 juta oleh KPK. Atas perbuatannya, Sunjaya dijerat Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 12B UU Pemberantasan Korupsi. [hpy]


Komentar

x