Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 19 Desember 2018 | 18:03 WIB

Cabut Praperadilan Lagi

Bareskrim Tetap Proses Gunawan Jusuf

Oleh : Ahmad Farhan Faris | Rabu, 24 Oktober 2018 | 23:21 WIB

Berita Terkait

Bareskrim Tetap Proses Gunawan Jusuf
(Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Pengusaha Gunawan Jusuf kembali mencabut gugatan praperadilan yang diajukannya terhadap Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kini, Gunawan tiga kali mencabut gugatan praperadilan lawan Bareskrim.

"Baru saja saya menerima pemberitahuan dari Panmud Pidana bahwa Perkara Nomor 124/Pid.Pra/2018/PN Jkt.Sel dicabut dengan surat. Tapi saya belum liat suratnya," kata Kepala Bagian Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Achmad Guntur di Jakarta, Rabu (24/10/2018).

Sementara Kepala Divisi Hukum Polri, Irjen Mas Guntur Laupe tidak mau berkomentar banyak terkait drama gugatan praperadilan yang dilakukan Gunawan Jusuf terhadap Bareskrim Polri. Menurut dia, Polri punya alasan tidak hadir dalam praperadilan Gunawan.

"Ya itulah salah satu kerjaan dia (Gunawan). Dan inilah alasan kita enggak hadir (pada sidang praperadilan) kemarin," kata Guntur.

Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Kombes Daniel Tahi Monang Silitonga mempertanyakan langkah Gunawan yang tiga kali gugat dan cabut praperadilan terhadap Bareskrim. Menurut dia, penyidik akan tetap proses hukum kasus dugaan penipuan dan TPPU yang dilakukan Gunawan.

"Coba tanya ke PN Jaksel (Pengadilan Negeri Jakarta Selatan), kok bisa begitu (permainkan praperadilan) ya? Kita tetap lakukan penyidikan secara profesional," kata Daniel.

Sedangkan Kepala Biro Humas dan Hukum Mahkamah Agung, Abdullah tak mempersoalkan seseorang yang beberapa kali mengajukan gugatan praperadilan sebelum sidang diputus guna mencari keadilan. Menurut dia, praperadilan merupakan hak asasi manusia.

"Ya kebetulan satu orang, jadi kita tidak bisa melarang orang untuk ajukan praperadilan apapun kecuali upaya hukum itu dibatasi," kata Abdullah.

Dengan demikian, Abdullah mengatakan Mahkamah Agung belum berpikir untuk menerbitkan aturan seperti Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) atau Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) sebagai upaya membatasi permohonan praperadilan.

"Sepanjang hukum acara tidak melarang, KUHAP tidak melarang, silahkan saja lihat KUHAP melarang gak. Kalau KUHAP tidak melarang, kenapa harus dilarang," jelas dia.

Aktivis Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI), Dio Ashar Wicaksana jadi heran kepada Bareskrim Polri yang tidak segera menuntaskan kasus dugaan penipuan dan TPPU yang dituduhkan kepada Gunawan Jusuf. Padahal, jika dituntaskan hingga ke proses peradilan maka secara otomatis praperadilan akan gugur.

"Yang jadi pertanyaan, kenapa aparat penegak hukum tidak langsung bawa ke proses pengadilan? Kan praperadilan otomatis gugur kalau tersangka sudah dibawa ke persidangan. Kalau memang alat bukti sudah cukup, bawa saja ke pengadilan langsung," tandasnya.[jat]

Komentar

x