Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 21 November 2018 | 03:57 WIB

PKS Minta KPU Jernihkan Aturan Kampanye di Kampus

Oleh : Ahmad Farhan Faris | Minggu, 14 Oktober 2018 | 20:11 WIB

Berita Terkait

PKS Minta KPU Jernihkan Aturan Kampanye di Kampus
Sekretaris Jenderal PKS, Mustafa Kamal - (Foto: Inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Sekretaris Jenderal PKS, Mustafa Kamal meminta kepada KPU RI untuk mengatur tentang larangan kampus dan pondok pesantren sebagai tempat kampanye oleh siapa pun termasuk dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2024.

"Pertama tentu dari sudut Peraturan KPU sendiri yang harus dijernihkan, artinya sekarang ini arahan dari KPU dan Bawaslu itu harus jelas. Kampus, pesantren apakah memang betul-betul menjadi tempat yang sama sekali harus dinihilkan secara politik," kata Mustafa, Minggu (14/10/2018).

Padahal, Mustafa mengatakan kampus, pesantren merupakan tempat pendidikan politik dimana masyarakat yang paling sadar untuk kesadaran kebangsaan, nasionalisme bagi bangsa Indonesia. Sehingga, mereka harus melek politik dan harus cerdas secara politik.

Selain itu, Mustafa mengatakan disitu juga banyak pemilih pemula, pemilih milenial yang seharusnya mendapatkan informasi paling sahih dari narasumber yang kompeten yang memang pelaku politik karena sekarang memang saatnya untuk memilih tahun politik ini.

"Silahkan diatur sedemikain rupa lebih jernih jangan hanya sekedar dilarang," ujarnya.

Oleh karena itu, Mustafa menyayangkan kabar adanya larangan kegiatan dialog yang digelar mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) dimana pembicara acara itu adalah tim sukses Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yakni Sudirman Said dan Ferry Mursyidan Baldan.

"Kita sayangkan memang kenapa proses itu berjalan setelah acaranya akan digelar, seharusnya kan baik dari penyelenggara, pembinanya terutama dan juga saya kira pemerintah juga dari awal justru membuat satu penjelasan," jelas dia.

Sehingga, kata dia, jangan malah di tahun politik ini berjalan kemudian seperti terpogoh-pogoh dan suasananya menjadi tidak enak karena bisa dikesankan ada apakah keberpihakan tersebut.

"Apakah ada ketidakadilan, ini yang harus sebaiknya pemerintah pusat dalam hal ini Mendagri, kalau di kampus-kampus Kemeristekdikti, tapi juga Pemda mempersiapkan instistusi pendidikan seperti apa," tandasnya.[ris]

Komentar

Embed Widget
x