Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Senin, 17 Desember 2018 | 11:16 WIB

Jokowi Teken PP Penghargaan Pencegahan Korupsi

Oleh : Ahmad Farhan Faris | Rabu, 10 Oktober 2018 | 00:30 WIB

Berita Terkait

Jokowi Teken PP Penghargaan Pencegahan Korupsi
(Foto: Inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam peraturan tersebut seperti yang dikutip dari website setneg.go.id pada Selasa (9/10/2018), masyarakat yang berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan atau pengungkapan tindak pidana korupsi diberikan penghargaan sebagaimana diatur dalam Pasal 13.

Kemudian, Pasal 15 Ayat (3) mengatur tentang memberikan penghargaan penegak hukum melakukan penilaian terhadap tingkat kebenaran laporan yang disampaikan oleh pelapor dalam upaya pemberantasan atau pengungkapan tindak pidana korupsi.

Pasal 16 dijelaskan mengenai penilaian yang diberikan penegak hukum paling tidak mempertimbangkan peran aktif pelapor dalam mengungkap tindak pidana korupsi, kualitas data laporan atau alat bukti dan risiko faktual bagi pelapor.

Sedangkan, Pasal 17 Ayat (1) disebutkan dalam hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 disepakati untuk memberikan penghargaan berupa premi, besaran premi diberikan sebesar 2 permil (perseribu) dari jumlah kerugian keuangan negara yang dapat dikembalikan kepada negara.

Kemudian, Pasal 17 Ayat (2) disebutkan besaran premi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) paling banyak Rp 200 juta.

Selanjutnya, Pasal 17 Ayat (3) disebutkan dalam hal tindak pidana korupsi berupa suap, besaran premi diberikan sebesar 2 permil (perseribu) dari hasil lelang barang rampasan.

Lalu, Pasal 17 Ayat (4) disebutkan besaran premi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) paling banyak Rp 10 juta.

Peraturan Pemerintah ini ditetapkan di Jakarta pada 17 September 2018 yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo, kemudian diundangkan pada 18 September 2018 yang ditandangani Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Komentar

x