Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Selasa, 23 Oktober 2018 | 16:01 WIB

KBRI Riyadh Siap Beri Pendampingan ke HRS

Jumat, 28 September 2018 | 17:14 WIB

Berita Terkait

KBRI Riyadh Siap Beri Pendampingan ke HRS
Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Arab Saudi (KAS) Agus Maftuh Abegebriel - (Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Arab Saudi (KAS) Agus Maftuh Abegebriel mengatakan pihaknya siap memberikan pendampingan hukum kepada Habib Rizieq Shihab atau HRS.

"Jika mengalami permasalahan hukum di KAS, baik yang terkait dengan keimigrasian ataupun yang lain, maka KBRI Riyadh akan memberikan pendampingan, perlindungan dan pengayoman sesuai perundang-undangan yang berlaku di KAS," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (28/9/2018).

Dia menjelaskan ketika ada pelanggaran keimigrasian di Kerajaan Arab Saudi yang dilakukan oleh ekspatriat dari negara manapun maka hukum KAS sangat tegas dan bersifat mutlak. KAS adalah negara paling sibuk di dunia dalam melakukan operasi deportasi bagi WNA para pelanggar keimigrasian.

Bentuk deportasi bisa dengan beberapa bentuk punishment seperti 5 sd 10 tahun larangan masuk ke KAS, bahkan ada yang skema pelarangan seumur hidup memasuki wilayah Arab Saudi. Proses deportasi ini selalu didahului dengan penahanan di penjara imigrasi sambil menunggu proses pemulangan yang waktunya bisa mencapai satu tahun.

Pendeportasian tidak bisa dilaksanakan dengan serta merta jika pelanggar imigrasi masih terkait dengan permasalahan hukum di KAS, misalnya mulai pelanggaran ringan seperti denda lalu lintas sampai dengan pelanggaran berat seperti perampokan, pembunuhan, kejahatan perbankan, penghasutan, ujaran kebencian, terorisme dan lain-lain.

"Untuk pelanggaran berat maka proses deportasi menunggu setelah selesai menjalani hukuman di KAS," ujarnya.

Dia menegaskan KBRI Riyadh belum menerima nota diplomatik dari Kementerian Luar Negeri (Wazarah Kharijiyyah) Kerajaan Arab Saudi terkait kabar pencekalan HRS.

Selain itu, pihaknya sama sekali tidak pernah menerima Nota atau pun Brafaks dari Menlu RI, Kapolri, Ka-Bin dan Pejabat Tinggi yang lain terkait keberadaan MRS di Arab Saudi. Hal tersebut dikarenakan Indonesia menghargai rambu-rambu politik Luar Negeri Non-Interference ('adamu at tadahhul/tidak intervensi) urusan dalam negeri Arab Saudi.

"Segala bentuk pelarangan dan hukuman terhadap pelanggaran yang dilakukan WN Arab Saudi juga diberlakukan bagi ekspatriat yang berada di Arab Saudi, dan perlakuan terhadap semua ekspatriat di wilayah KAS adalah sama dalam penanganannya yang didasarkan pada hukum yang berlaku di KAS sesuai dengan tingkat pelanggarannya tanpa adanya diskriminasi," katanya. [rok]

Komentar

Embed Widget
x