Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 19 Desember 2018 | 18:03 WIB

KPU

Menyoroti Pergantian Nomor Urut dan Kampanye Damai

Oleh : R Ferdian Andi R | Senin, 24 September 2018 | 19:32 WIB

Berita Terkait

Menyoroti Pergantian Nomor Urut dan Kampanye Damai
(Foto: Inilahcom/Agus Priatna)

INILAHCOM, Jakarta - Kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tahapan awal masa kampanye menjadi sorotan. Sorotan pertama soal perubahan nomor urut dari awalnya hanya 1 dan 2, kini ditambah angka 0 di awal menjadi 01 dan 02. Selain itu, sikap KPU yang permisif dalam kampanye damai akhir pekan lalu memicu sikap walk out Ketua Umum Partai Demokrat SBY.

Dua peristiwa penting di awal tahapan kampanye Pemilu 2019 menjadi sorotan publik. Sikap KPU yang dianggap permisif dinilai menjadi langkah awal yang tak elegan dalam pelaksanaan Pemilu 2019 mendatang.

Peristiwa pertama soal penambahan angka 0 di awal nomor urut pasangan capres-cawapres. Penambahan angka 0 ini, jika merujuk penjelasan Ketua Umum DPP PPP Romahurmuziy, berasal dari koalisi Jokowi-Maruf Amin.

Menurut Romy, ide itu muncul dari pimpinan partai politik Koalisi Indonesia Kerja (KIK) yang intyinya menginginkan nomor urut pasangan capres-cawapres berbeda dengan nomor urut partai politik. "Intinya, bgmn agar nomor urut pencapresan berbeda dg no urut parpol dan caleg DPD pada pemilu 2019," sebut Romy melalui akun Twitternya.

Romy menceritakan, dirinya bersama Ketua Umum Partai Golkar dan Sekjen Partai NasDem Jhonny G Plate menemui Ketua KPU menyampaikan usulan tersebut. Menurut Romi, soal perubahan nomor urut itu tidak termuat dalam PKPU. Romi menyebutkan, prinsipnya KPU akan mengundang seluruh komisioner kPU dan Bawaslu terkait usulan tersebut. "Pada pokoknya disepakati hal ini dikembalikan kpd paslon & parpol pengusung," tegas Romy.

Singkatnya, Romy menuturkan setelah menyampaikan ihwal gagasan tersebut, Jokowi setuju dengan catatan harus mengajak bicara pihak Prabowo Subianto. Saat Prabowo Subianto diajak bicara ihwal tersebut, Prabowo juga menerima usulan tersebut. "Sesaat setelah bertemu Jokowi disepakati perubahan 1 & 2 mjd 01 & 02. Sempat @prabowo guyon, boleh nomor 08 nggak kpd ketua KPU & Bawaslu," cerita Romy.

Soal pergantian pola nomor urut ini juga diceritakan juru bicara Badan Kampanye Nasional Prabowo-Sandi Dahnil Anzar Simanjuntak yang menyebutkan pencantuman angka 0 merupakan ide dan usulan koalisi Jokowi.

"Kami perlu tegaskan pencantuman angka 0, pd nomor urut capres/Cawapres bukan ide @KPU_ID tp permintaan koalisi Pak @jokowi yg khawatir bila menggunakan No. Urut 1 atau 2 hny akan menguntungkan partai tertentu. Koalisi Pak @prabowo dan bang @sandiuno sih asyik2 aja," tulis Dahnil melalui akun Twitternya.

Namun, penjelasan dari kedua belah pihak tersebut tak menghentikan tanda tanya dari publik. Seperti pertanyaaan ekonom senior Rizal Ramli yang mempertanyakan perubahan nomor urut mengapa ditambah angka 0 di depan nomor urut capres 01 dan 02. "Apa karena alasan metafisik? Ajaib, tidak ada di seluruh dunia? Bangsa seharusnya semakin rasional," sindir mantan Menko Perekonomian di era Presiden Gus Dur ini.

Sementara masalah kedua terkait dengan sikap SBY yang keluar dari barisan (walk out) dalam deklarasi kampanye damai yang dilaksanakan KPU akhir pekan kemarin. SBY memutuskan tidak meneruskan proses kampanye damai lantaran partai politik pendukung Jokowi telah membawa atribut kampanye, padahal, merujuk surat edaran KPU, saat kampanye damai tidak ada atribut partai yang dibawa partai politik. "Banyak aturan main yang tak disepakati," protes Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan.

Sementara KPU merespons protes keras SBY yang mengatakan keberadaan atribut partai politik di luar arena deklarasi damai merupakan di luar kendali pihak KPU. Di samping itu, tidak hanya kubu partai pendukung Jokowi saja yang muncul di luar arena kampanye damai, namun partai politik pendukung Prabowo juga banyak terlihat.

Dua polemik yang muncul di tahapan awal mengawali masa kampanye semestinya tak perlu muncul. Sikap KPU yang independen, mandiri dan imparsial semestinya diwujudkan dengan sikap yang teguh dan menaati peraturan yang dibentuk. Jika sejak awal KPU berkompromi dan cenderung permisif, tentu tahapan pemilu di waktu-waktu berikutnya akan menjadi persoalan.

Komentar

x