Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Selasa, 16 Oktober 2018 | 16:16 WIB

Kata IDI Soal RS Karawang Tak Bisa Bayar Dokter

Oleh : Ray Muhammad | Senin, 24 September 2018 | 18:35 WIB

Berita Terkait

Kata IDI Soal RS Karawang Tak Bisa Bayar Dokter
(Foto: Inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) angkat bicara soal viralnya surat pemberitahuan keterlambatan pembayaran honor untuk dokter spesialis atau dokter gigi di RS Karya Husada, Karawang di media sosial baru-baru ini.

Adapun dalam surat pemberitahuan tersebut, disebutkan bahwa keterlambatan pembayaran honor dokter disebabkan belum adanya pembayaran klaim dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Tunggakan klaim pembayaran tersebut adalah pelayanan bulan Juni yang jatuh tempo pada 9 Agustus 2018 dan pelayanan bulan Juli yang jatuh tempo pada 9 September 2018.

Ketua Umum PB IDI prof. dr. Ilham Oetama Marsis, SpOG(K) menilai wajar bila seandainya klaim dari rumah sakit ke BPJS tidak dipenuhi mengakibatkan rentetan sistem pelayanan yang kacau balau.

"Termasuk juga bagaimana dokter yang tak terbayar dalam jasa medis. Tentunya hal ini akan mengakibatkan runtuhnya beberapa RS swasta, kemudian apa yang akan terjadi? Berarti sistem pelayanan kesehatan dan JKN (jaminan kesehatan nasional) saya khawatir akan alami kegagalan," kata Ilham di area Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (24/9/2018).

Ia menuturkan, yang terjadi sesungguhnya sehingga pihak rumah sakit tak bisa membayar dokternya. Hal ini bukan karena pihak BPJS sengaja tidak membayar, melainkan mereka tidak mempunyai uang.

"Masalah utamanya di sana. Kenapa? karena miss match antara sisi pembiayaan dan pembayaran. Ini yang mesti diperbaiki. Kalau yang dilakukan saat ini dengan bailout yang diberikan Rp4,9 triliun atau Rp5 triliun, saya sebutkan ke Pak Presiden itu adalah penyelesaian bersifat sementara," ungkapnya.

Menurut perhitungan IDI, lanjutnya, jika BPJS tetap berjalan dengan pola yang sama, maka pada tutup buku tahun 2018 pemerintah akan memperoleh kerugian mencapai Rp16,5 triliun.

"Sedangkan bailout pemerintah itu Rp 5 triliun berarti ada kekurangan Rp11,5 triliun yang tentunya akan berulang kembali defisit anggaran berjalan. Ini akhirnya mengakibatkan penyelesaian yang bersifat temporer. Ini yang mesti diperbaiki dan Pak Jokowi setuju," jelasnya.[jat]

Komentar

Embed Widget
x