Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Minggu, 21 Oktober 2018 | 16:31 WIB

PKS Sindir Kinerja Dispenduk Jember dengan Pantun

Sabtu, 22 September 2018 | 12:34 WIB

Berita Terkait

PKS Sindir Kinerja Dispenduk Jember dengan Pantun
(Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jember - Kinerja Dinas Kependudukan Daerah dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, Jawa Timur, mendapat sorotan. Panjangnya antrean dan lamanya masa pengurusan administrasi kependudukan dikeluhkan banyak orang, termasuk anggota DPRD Jember.

Sidang paripurna pandangan akhir Perubahan APBD 2018 di gedung DPRD Jember, Jumat (22/9/2018), dimanfaatkan juru bicara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Nur Hasan, untuk menyindir Dispenduk dengan pantun.

"Kembang turi duduk kembang jagung. Timbang nang Pasar Turi mbok belonjo nang Pasar Tanjung. Sepur kluthuk sepure zaman biyen. Sepurane Dispenduk ngelembur KTP kanggone pilihan presiden," katanya.

"Semoga dengan pantun ini, Dispenduk termotivasi untuk menyelesaikan tugas-tugasnya sehingga tidak terjadi antrean yang begitu besar di kantor Dispenduk tiap hari, sehingga mengganggu pengguna jalan," tambah Nur Hasan.

Sementara itu, Marduwan dari Fraksi Partai Gerindra mengingatkan betapa semrawutnya pengurusan dokumen kependudukan. "Hingga terpaksa harus mendirikan tenda untuk melayani berjubelnya masyarakat yang membutuhkan layanan cepat sebagaimana janji bupati," katanya.

"Kami yakin ada yang salah dan tidak beres dalam layanan yang digunakan oleh Dispendukcapil ini, sehingga pengurusan dokumen kependudukan berupa KTP maupun Kartu Keluarga berlangsung lama dan merepotkan masyarakat," kata Marduwan.

Gerindra berharap kesemrawutan ini tak berdampak terhadap hak pilih masyarakat dalam pemilu 2019. "Jangan sampai ada satu pun masyarakat yang kehilangan hak pilihnya, hanya karena tidak mempunyai KTP," kata Marduwan.

Gerindra menilai, solusi perbaikan pelayanan bukan hanya pemasangan tenda di halaman kantor Dispenduk dan berharap dari kesadaran masyarakat. "Kami kembali mengusulkan agar dalam Perubahan APBD kali ini untuk menambah peralatan percepatan layanan dokumen kependudukan di kecamatan-kecamatan, agar tidak terjadi lagi kesemrawutan seperti sekarang," kata Marduwan. [beritajatim]

Komentar

Embed Widget
x