Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Sabtu, 22 September 2018 | 22:51 WIB

Iklan Jokowi di Bioskop, Ini Kata Sandi

Oleh : Agus Irawan | Jumat, 14 September 2018 | 12:51 WIB

Berita Terkait

Iklan Jokowi di Bioskop, Ini Kata Sandi
Bakal calon wakil presiden (cawapres) Sandiaga Uno - (Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Bakal calon wakil presiden (cawapres) Sandiaga Uno menilai iklan video Presiden Jokowi di bioskop selama tidak melanggar ketentuan dan Undang- Undang tidak harus dipermasalahkan.

"Negara mempunyai anggaran dalam menyampaikan pencapaian dan kesuksesan pemerintah kepada masyarakat," kata Sandi di Bulungan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (14/9/2018).

Sandi mengungkapkan dalam situasi pilpres 2019, maka hal tersebut sangat rawan di sebut sebagai tindakan kampanye.

"Bagi saya yang penting tidak melanggar undang-undang dan peraturan tertentu, jadi tidak usah terlalu dibesar-besarkan," ujarnya.

Ia menjelaskan tidak akan mengikuti langkah kubu Jokowi-Ma'ruf, karena bioskop adalah sebagai tempat hiburan masyarakat menikmati hiburan dengan menonton film. Bukan sebagai tempat iklan kampanye.

"Orang datang ke bioskop untuk nonton film, " ucapnya.

Menurut dia, masyarakat jangan terprovokasi selama hal tersebut mempunyai regulasi dan tidak melanggar UU.

Sebelumnya, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan mengatakan pihaknya akan mengkaji terkait iklan capaian kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di bioskop tersebut.

"Kami akan mengkaji dulu, kami belum tahu konteksnya apa," kata Abhan di kantor Bawaslu, Jalan MH. Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis ( 13/9/2018).

Abhan menyebutjan untuk saat ini belum bisa ditentukan apakah iklan tersebut masuk dalam kampanye atau tidak.

"Kita lihat setelah penetepan, kalau sudah penetapan kita bisa lihat apakah masuk konten kampanye atau tidak," kalau pakai uang negara bermasalah," jelasnya.

Dia mengaku dalam kampanye pemilu, iklan berkampanye berbayar diperbolehkan, tetapi semua ada batasannya jumlah tayang iklan tersebut.

"Kami membatasi frekuensinya untuk sebuah keberimbangan, dari peserta pemilu yang punya dana dan tidak, termasuk durasinya," sebutnya. [hpy]

Komentar

Embed Widget
x