Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Sabtu, 22 September 2018 | 22:54 WIB

KPU Offside di Balik Sengkarut Pencalegan

Oleh : R Ferdian Andi R | Jumat, 31 Agustus 2018 | 19:15 WIB

Berita Terkait

KPU Offside di Balik Sengkarut Pencalegan
Gedung KPU dan Gedung Bawaslu - (Foto: Istimewa)

INILAH.COM, Jakarta--Dua lembaga penyelenggara negara berbeda pandangan soal caleg bekas napi korupsi. KPU meminta kepada partai politik agar tidak menyertakan tiga mantan napi yakni napi korupsi, napi narkoba dan napi kejahatan seksual. Namun di sisi lain, Bawaslu di sejumlah daerah justru meloloskan caleg bekas napi korupsi. Apa dampaknya?

Kekisruhan pencalegan bagi mantan napi korupsi terjadi dalam proses pencalegan Pemilu 2019 ini. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meloloskan lima calon anggota legislatif (caleg) bekas napi koruptor yakni di Aceh, Tana Toraja, Pare Pare, Sulawesi Utara dan di Rembang.

Di sisi lain, KPU telah menerbitkan PKPU No 20 Tahun 2018. Di pasal 4 ayat (3) peraturan tersebut agar partai politik dalam mengajukan caleg tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan korupsi.

Situasi ini menjadikan persoalan perbedaan persepsi antarkelembagaan antar KPU dan Bawaslu. Bagi KPU, tindakan Bawaslu yang meloloskan caleg korupsi merupakan tindakan yang tidak tepat. Alasannya, PKPU No 20 Tahun 2018 telah melarang caleg bekas napi korupsi. "Kami menyesalkan, sangat kecewa, karena Bawaslu daerah dalam hal ini mengabaikan dan tak menghormati PKPU yang sah dan dinyatakan berlaku dan diundangkan,"kata Wahyu Setiawan, Komisioner KPU.

Namun bagi Bawaslu, apa yang dilakukan lembaga pengawas pemilu itu sudah tepat. Menurut Ketau Bawaslu Abhan, Pasal 4 PKPU No 20/2018 memuat syarat pencalonan, bukan syarat calon. "PKPU Pasal 4 No 20 Tahun 2018 hanya mengatur pakta integritas," sebut Abhan.

Abhan bersikukuh, putusan Bawaslu sudah tepat, Menurut dia, PKPU NO 20 Tahun 2018 tidak secara eksplisit dan implisit soal larangan bekas napi korupsi sebagai syarat calon. Norma tersbeut, kata Abhan, sesuai dengan UU No 7 Tahun 2017. "PKPU Pasal 7 syarat-syarat calon sesuai dengan UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu," sebut Abhan.

Jika membaca secara seksama PKPU NO 20 Tahun 2018 memang tidak ada norma yang melarang bekas napi korupsi, narkoba dan kejahatan seksual. PKPU No 20/2018 ini berbeda dengan konsep draft PKPU yang sebelumnya sempat diusulkan oleh KPU. Di format PKPU versi lama memang disebutkan di Pasal 7 huruf h disebutkan syarat caleg yakni bukan bekas napi korusi, narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak.

Dalam PKPU NO 20 Tahun 2018 sama sekali tidak diatur syarat caleg yang bukan dari bekas napi korupsi, narkoba dan kejahatan seksual. Norma di peraturan KPU ini berbeda jauh dengan draft PKPU yang sebelumnya ditawarkan KPU. Pemuatan norma d Pasl 4 ayat (3) hanya disebutkan agar partai politik dimbau untuk tidak menyertakan caleg yang berlatarbelakang napi bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan korupsi. [*]

Komentar

Embed Widget
x