Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Sabtu, 17 November 2018 | 00:08 WIB

KPU Nilai Wajar Ada Gerakan Ganti Presiden

Oleh : Ray Muhammad | Senin, 27 Agustus 2018 | 13:36 WIB

Berita Terkait

KPU Nilai Wajar Ada Gerakan Ganti Presiden
Komisioner KPU Wahyu Setiawan - (Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) angkat bicara soal deklarasi tagar #2019GantiPresiden yang belakangan ini menuai kecaman dari berbagai pihak di daerah Indonesia.

Adapun deklarasi ini beberapa kali ditolak oleh aktivis daerah yang dikunjungi. Bahkan, Neno Warisman dan musisi Ahmad Dhani selaku pegiat deklarasi ini sampai didemo massa saat akan hadir dalam aksi ini di daerah hingga akhirnya keduanya terpaksa pulang ke ibukota.

Komisioner KPU Wahyu Setiawan menilai wajar munculnya gerakan tagar tersebut sebagai aspirasi masyarakat. Menurutnya, fenomena ganti presiden atau tetap ingin pemimpin yang sama merupakan bentuk suara warga di negara demokrasi.

"Dalam pandangan KPU, fenomena tagar 2019 ganti presiden itu sama nilainya dengan fenomena tagar Jokowi 2 periode. Hanya saja, ekspresi politik yang memang dilindungi konstitusi kita itu juga harus mengikuti prosedur-prosedur sebagaimana berlaku," ujar Wahyu di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (27/8/2018).

Ia lalu mengingatkan agar masyarakat tidak meributkan perbedaan sikap politik menjelang pilpres 2019 tanpa adanya sikap saling membenci satu sama lainnya.

"Hal yang perlu dipahami bersama adalah sekarang ini kita masuk dalam ruang demokrasi, sehingga kita juga harus bisa menerima dan memahami adanya perbedaan-perbedaan sikap politik," katanya.

Meski memaklumi, namun Wahyu meminta agar simpatisan #2019GantiPresiden tetap mematuhi aturan jika ingin menggelar deklarasi atau aksi sejenisnya di daerah.

"Misalnya, untuk melakukan kegiatan harus izin kepada pihak yang berwenang, dalam hal ini Polri. Terkait dengan ekpresi politik, penyampaian sikap politik yang dimanifestasikan dalam tagar ganti presiden atau tagar jokowi 2 periode, dalam pandangan kami itu sah-sah saja, sepanjang dilakukan sesuai koridor hukum yang berlaku," ujarnya. [rok]

Komentar

Embed Widget
x