Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Senin, 17 Desember 2018 | 11:20 WIB

Fadli Ingatkan Jokowi Tak Seret Aparat ke Politik

Oleh : Ray Muhammad | Jumat, 24 Agustus 2018 | 15:00 WIB

Berita Terkait

Fadli Ingatkan Jokowi Tak Seret Aparat ke Politik
Wakil Ketua DPR Fadli Zon - (Foto: Inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Wakil Ketua DPR Fadli Zon kembali mengkritisi Presiden Jokow Widodo (Jokowi) melalui kicauannya di Twitter, Jumat (24/8/2018).

Adapun hal yang dikritisinya soal adanya permintaan Jokowi kepada jajaran TNI dan Polri untuk menjelaskan capaian kinerja pemerintahannya ke masyarakat.

"Permintaan Presiden @jokowi kepada anggota TNI dan Polri, untuk menjelaskan capaian kinerja pemerintah kpd masyarakat, dpt mengancam netralitas politik anggota TNI/Polri," cuit Fadli.

Dalam kicauan lanjutan, ia mencuit permintaan tersebut disampaikan Jokowi dalam sambutan kepada Siswa Sesko TNI dan Peserta Sespimti Polri di Istana Negara.

"Pasalnya, selain melanggar UU yg mengatur tugas pokok TNI dan POLRI, permintaan Presiden @jokowi sangat potensial menarik kembali TNI/Polri masuk ke dlm pusaran politik praktis," imbuhnya.

Ia menambahkan, permintaan Jokowi di depan anggota TNI/Pori untuk mensosialisasikan kinerja pemerintah merupakan pernyataan yang sangat berbahaya, politis dan tidak proporsional.

"Seharusnya Presiden sensitif, pernyataannya tsb tak hanya akan mencederai proses pemilu, tapi bisa merobohkan demokrasi. Ada dua alasan mendasar yg saya garis bawahi," tulisnya dalam cuitan berikutnya.

Menurutnya, permintaan Presiden tersebut bertentangan dengan Undang-undang TNI/Polri. "Di dalam UU TNI No. 34/2004, Pasal 39 Ayat 2, menyebutkan bhw "Prajurit dilarang terlibat dlm kegiatan politik praktis," cuitnya.

"Sementara UU Polri Nomor 2/2002, Pasal 28 Ayat 1, menyebutkan "Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dlm kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pd kegiatan politik praktis," kicau dia.

Dia lalu menuturkan, larnagan ini juga dipertegas kembali dalam pasal 67 PKPU No.23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

"TNI dan Polri dilarang melakukan tindakan yg menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu," kicaunya.

Untuk itu, ia meminta semua pihak, termasuk Jokowi yang sedang berstatus sbg bakal calon presiden untuk berhati-hati agar tak menyeret aparat dalam politik praktis.

"Jangan menarik TNI/Polri kembali dalam politik praktis. TNI/Polri harus tetap menjaga netralitasnya. Sebab politik TNI dan Polri adlh politik kebangsaan," kicau politikus Gerindra itu.[jat]

Komentar

x