Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Minggu, 23 September 2018 | 22:15 WIB

Bolehkah Petugas PKH Jadi Caleg? Ini Jawaban KPU

Jumat, 24 Agustus 2018 | 11:42 WIB

Berita Terkait

Bolehkah Petugas PKH Jadi Caleg? Ini Jawaban KPU
(Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jember - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember, Jawa Timur, menerima pengaduan dan pertanyaan via pesanm WhatsApp (WA) mengenai status calon legislator yang bekerja sebagai petugas PKH (Program Keluarga Harapan).

PKH adalah program Kementerian Sosial RI untuk keluarga miskin. "Calon legislator yang menjadi anggota PKH apakah pelanggaran? Itu bukan pelanggaran, karena tidak ada larangan anggota (petugas) PKH menjadi anggota DPR," kata Ahmad Hanafi, salah satu komisioner KPU Jember.

"Kecuali larangan itu bersifat internal. Itu kami serahkan kepada masing-masing lembaga. Misalkan Kementerian Sosial melarang mereka menjadi caleg, ya itu urusan mereka. Tapi sanksi itu Kementerian Sosial yang memberikan (kalau ada petugas PKH yang mencalonkan diri)," kata Hanafi.

Menurut Hanafi, hanya pencalonan pegawai negeri sipi, anggota TNI, dan Polri menjadi anggota legislator yang memiliki ketentuan khusus. "Kalau di luar itu, itu merupakan internal masing-masing lembaga," katanya.

Sejak 12 Agustus 2018, KPU sudah mengumumkan daftar calon sementara (DCS) kepada publik. "Kami meminta masukan masyarakat terkait rekam jejak calon. Misalkan, ijazah palsu. Yang kami terima ini kan bukti fisik. Kami tidak melakukan verifikasi satu per satu terhadap kelengkapan (persyaratan). Yang kami jadikan pegangan adalah dokumen yang disampaikan kepada kami. Kalau faktanya berbeda, itulah yang kami ingin mendapat masukan masyarakat," kata Hanafi.

KPU Jember membuka ruang pengaduan masyarakat dengan menyebutkan identitas pelapor secara jelas dan membawa bukti pembanding. "Kami jamin identitas pelapor yang memberi masukan akan kami rahasiakan. Ini akan berkontribusi positif terhadap kualitas pemilu," kata Hanafi.

Tanggal terakhir KPU menerima pengaduan masyarakat adalah 22 Agustus kemarin. KPU Jember hanya menerima laporan tiga caleg berstatus PNS dan satu caleg berkeanggotaan partai ganda. KPU memutuskan semua laporan itu sebelum penetapan daftar calon tetap (DCT). [beritajatim]

Komentar

x