Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Jumat, 17 Agustus 2018 | 17:03 WIB

Ini Mekanisme Pergantian Kursi Wagub DKI

Oleh : Ahmad Farhan Faris | Senin, 13 Agustus 2018 | 04:05 WIB
Ini Mekanisme Pergantian Kursi Wagub DKI
Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kapuspen Kemendagri), Bahtiar - (Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Kursi Wakil Gubernur DKI mengalami kekosongan karena Sandiaga Uno mengundurkan diri untuk menjadi bakal calon Wakil Presiden mendampingi Prabowo Subianto.

Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kapuspen Kemendagri), Bahtiar menjelaskan Pasal 176 UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) telah mengatur mekanisme pengisian jabatan yang ditinggal Sandi.

Pada Pasal 176 ayat (1) UU Pilkada disebutkan dalam hal Wakil Gubernur DKI berhenti karena permintaan sendiri, pengisian Wakil Gubernur DKI dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi DKI berdasarkan usulan dari partai politik atau gabungan partai politik pengusung.

"Kemudian, Pasal 176 ayat (2) bahwa partai politik atau gabungan partai politik pengusung mengusulkan dua orang calon Wakil Gubernur DKI kepada DPRD DKI melalui Gubernur DKI untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD DKI," kata Bahtiar, Minggu (12/8/2018).

Kemudian, Bahtiar mengatakan pengisian kekosongan jabatan Wakil Gubernur DKI dilakukan jika sisa masa jabatannya lebih dari 18 bulan terhitung sejak kosongnya jabatan tersebut.

Selanjutnya, kata dia, prosesi pemilihan Wakil Gubernur DKI dalam Rapat Paripurna DPRD DKI telah diatur dalam Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Kabupaten dan Kota.

"Pemilihan Wagub DKI diselenggarakan dalam rapat paripurna DPRD dan hasil pemilihannya ditetapkan dengan keputusan DPRD DKI Jakarta. Dari situ Pimpinan DPRD mengumumkan pengangkatan Wakil Gubernur DKI baru dan menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan Wagub DKI kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri," ujarnya.

Di samping itu, Bahtiar menjelaskan perbedaan pengisian kekosongan kursi Wakil Gubernur DKI Djarot Saifullah Hidayat dan Sandiaga Uno.

Menurut dia, kekosongan Wakil Gubernur DKI setelah Basuki Tjahaja Purnama menjadi Gubernur DKI itu dasarnya adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 dan PP Nomor 102 Tahun 2014, dimana memuat ketentuan pengangkatan wakil gubernur merupakan wewenang penuh gubernur.

"Jadi saat itu prosesinya diusulkan pengangkatannya kepada presiden serta dilantik oleh Gubernur," jelas dia.[jat]

Komentar

x