Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Jumat, 17 Agustus 2018 | 17:02 WIB

Bawaslu Harus Sikapi Dugaan Mahar Politik Sandi

Oleh : Ajat M Fajar | Minggu, 12 Agustus 2018 | 22:30 WIB
Bawaslu Harus Sikapi Dugaan Mahar Politik Sandi
Ketua Cyber Indonesia, Aulia Fahmi - (Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Ketua Cyber Indonesia, Aulia Fahmi meminta kepada Bawaslu mendalami soal adanya mahar politik dari Sandiaga Uno kepada PAN dan PKS untuk meloloskannya sebagai calon wakil presiden (cawapres) 2019.

"Bawaslu harus usut tuntas cuitan andi arief soal 'mahar' Rp500 miliar untuk PAN dan PKS," ujar Aulia dalam keterangan persnya, Minggu (12/8/2019).

Dia mengatakan, meski kabar soal mahar politik dari Sandiaga sudah dibantah oleh beberapa pihak seperti seperti Partai Gerindra, PAN, dan PKS, namun Bawaslu tetap harus mendalami hal tersebut.

"Bahwa persoalan mahar ini merupakan permasalahan hukum yang serius dan tidak dapat ditolerir, hal tersebut menyangkut persoalan integritas bangsa karena Indonesia tidak boleh dipimpin oleh pemimpin yang "transaksional", maka itu publik memiliki hak untuk mengetahu sejauh mana kredibelitas pemimpinnya," katanya.

Menurut dia, dalam menelusuri kabar ini, Bawaslu harus meminta penjelasan dari pihak yang menyampaikan soal adanya mahar politik ini yakni Wasekjen Partai Demokrat, Andi Arief.

Sebab Andi adalah orang pertama yang menghembuskan kabar ini lewat media sosial menjelang penetapan pasangan Prabowo-Sandiaga sebagai capres dan cawapres.

"Bawaslu harus memeriksa Andi Arief yang nota bene adalah politisi dari Partai Demokrat serta memanggil nama-nama yang disebut pada tweet tersebut. Ini baru awal pendaftaran, Bawaslu harus bertindak cepat, karena apabila informasi mengenai mahar Rp500 miliar ini benar, sebagaimana Pasal 228 UU RI No. 7 tahun 2007 tentang Pemilu, bawaslu dapat mencoret nama calon presiden atau calon wakil presiden sejak dini, dan terhadap partai yang terbukti menerima mahar tersebut wajib diberikan sanksi. Ini adalah langkah penyelamatan demokrasi di Indonesia," ungkapnya.

Aulia menjelaskan, jika memang kabar soalnya adanya mahar politik yang terjadi, maka hal itu merusak demokrasi karena adanya praktik transaksional dalam perpolitikan Indonesia. Selain itu, rakyat Indonesia bisa mengetahui dan menentukan sikan terhadap calon pemimpin yang akan mereka pilih nanti.

"Kalaupun setelah pemeriksaan nanti ternyata soal 'mahar' Rp500 miliar ini tidak benar maka pemilik akun twitter Andi Arief yang menyampaikan informasi tersebut dapat dijerat dengan delik penyebaran berita bohong melalui media elektronik," katanya.[jat]

Komentar

x