Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Selasa, 14 Agustus 2018 | 16:28 WIB

Dirut Pembangkit Jawa Bali Jelaskan PLTU Riau-1

Oleh : Ivan Setyadi | Jumat, 10 Agustus 2018 | 02:04 WIB
Dirut Pembangkit Jawa Bali Jelaskan PLTU Riau-1
Direktur Utama PT Pembangkit Jawa Bali (PJB) Iwan Agung Firstantara - (Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Direktur Utama PT Pembangkit Jawa Bali (PJB) Iwan Agung Firstantara membeberkan bagaimana posisi PJB dalam proyek PLTU Riau-1.

Namun, Iwan menjelaskan hal tersebut kepada penyidik, bukan wartawan. "(Intinya) Kami menerangkan peran PJB didalamnya," kata Iwan usai menjalani pemeriksaan di KPK, Kamis, (9/8/2018).

Iwan diperiksa sebagai saksi untuk kedua kalinya terkait kasus dugaan suap proyek pembangunan PLTU Riau-I.

Selain itu, Iwan juga mengaku sudah menjelaskan bahwa bagaimana proses penunjukkan Blackgold Natural Resourses Limited yang disebut sudah sesuai aturan.

"Ya berhubungan dengan PLN kan sebagai pemegang saham ya, kalau Pak Kotjo kan mitra kami yang kami pilih sesuai peraturan menteri itu," ungkapnya.

PLN melalui anak usahanya PT PJB menunjuk Blackgold Natural Recourses Limited, yang merupakan anak usaha BlackGold PT Samantaka Batubara, China Huadian Engineering, serta PT PLN Batu Bara sebagai mitra untuk menggarap pembangunan PLTU Riau-I.

Dalam kasus suap terkait proyek pembangkit listrik milik PT PLN di Riau-1, KPK menetapkan dua tersangka yakni Eni Maulani Saragih merupakan anggota komisi VII DPR RI dan pemilik saham Blackgold Natural Recourses Limited, Johanes B Kotjo.

Eni disangka sebagai penerima suap sementara Johanes Kotjo sebagai pemberi suap dengan nilai total Rp4,8 miliar. Johanes Kotjo merupakan pihak swasta pemegang sajam Blackgold Natural Resources Limited.

Sebagai pihak yang diduga pemberi Johannes Budisutrisno Kotjo disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sedangkan, sebagai pihak yang diduga penerima Eni Maulani Saragih disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP.[jat]

Komentar

x