Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Kamis, 13 Desember 2018 | 07:54 WIB

Dirjen Otda Kemendagri Dipanggil KPK

Oleh : Ivan Sethyadi | Kamis, 9 Agustus 2018 | 11:26 WIB

Berita Terkait

Dirjen Otda Kemendagri Dipanggil KPK
Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Sumarsono - (Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Sumarsono masuk dalam agenda pemeriksaan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada hari ini, Kamis (9/8/2018).

Sedianya, Sumarsono akan diperiksa dalam kasus dugaan suap pengalokasian dan penyaluran dana otonomi khusus (Otsus) Aceh.

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka IY (Irwandi Yusuf, Gubernur non-aktif Aceh)," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi.

Tak hanya Sumarsono, penyidik juga memanggil dua pejabat Kemendagri lainnya. Mereka yakni, Sesditjen Bina Keuangan Daerah, Indra Baskoro, serta Direktur Fasilitas Dana Perimbangan dan Pinjaman daerah, Muhammad Ardian Novianto. Keduanya juga akan diperiksa untuk tersangka Irwandi Yusuf.

Belum diketahui apa yang akan digali penyidik dari pemeriksaan ketiga pejabat Kemendagri tersebut. Diduga, penyidik akan mengonfirmasi aliran dana otsus Aceh yang disalahgunakan oleh Gubernur non-aktif, Irwandi Yusuf.

Diketahui sebelumnya, KPK resmi menetapkan empat orang tersangka terkait kasus dugaan suap pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun anggaran 2018. Empat tersangka tersebut yakni, Gubernur non-aktif Aceh, Irwandi Yusuf; Bupati Bener Meriah, Ahmadi; serta dua pihak swasta yakni, Hendri Yuzal dan T Syaiful Bahri.

Diduga, Gubernur Irwandi meminta jatah sebesar Rp1,5 miliar terkait fee ijon proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun anggaran 2018. Irwandi meminta jatah tersebut kepada Bupati Bener Meriah, Ahmadi.

Namun, Bupati Ahmadi baru menyerahkan uang sebesar Rp500 Juta kepada Gubernur Irwandi lewat dua orang dekatnya yakni Hendri Yuzal dan Syaiful Bahri. Diduga, pemberian tersebut merupakan bagian komitmen fee 8 persen yang menjadi bagian untuk pejabat di Pemerintah Aceh. [rok]

Komentar

Embed Widget
x