Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Senin, 20 Agustus 2018 | 10:49 WIB

Gerindra: Jokowi Harusnya Mengayomi Rakyat

Oleh : Ahmad Farhan Faris | Selasa, 7 Agustus 2018 | 03:11 WIB
Gerindra: Jokowi Harusnya Mengayomi Rakyat
(Foto: Inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Ketua DPP Partai Gerindra, Moh Nizar Zahro menilai pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengajak para relawan untuk berani jika ada yang mengajak berantem menyulut percik pertikaian antar anak bangsa. Meskipun, Jokowi mengingatkan jangan mencari musuh.

"Presiden Jokowi menyulut percik pertikaian antar anak bangsa. Jokowi memprovokasi relawannya agar tidak takut kalau diajak berkelahi. Kontan saja, seruan tersebut disambut gemuruh sorak-sorai pendukungnya," kata Nizar kepada INILAHCOM, Senin (6/8/2018).

Bahkan, Nizar mengatakan dalam wawancara dengan sejumlah media bahwa para pentolan relawan menyatakan siap melaksanakan arahan presiden. Maka, ini bisa diistilahkan korek api ketemu gas bocor sehingga tinggal menunggu ledakan saja.

"Patut disayangkan seruan berbau bar-bar tersebut keluar dari mulut kepala negara yang harusnya mengayomi seluruh anak bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan dan menegakkan Pancasila serta menjunjung supremasi hukum," ujarnya.

Menurut dia, seruan Jokowi jelas menyuruh relawan untuk melakukan perkelahian secara terbuka. Bila perkelahian meluas melibatkan banyak masyarakat, maka terjadilah perang sipil.

"Bila perang sipil telah meledak, maka ancaman disintegrasi bangsa sudah di depan mata," jelas dia.

Maka dari itu, Nizar mengingatkan bahwa Jokowi telah disumpah dan janji sebagai seorang presiden untuk memenuhi kewajiban sebagai presiden/wakil presiden dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan semua undang-undang dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa.

Menurut dia, Presiden Jokowi harus bersikap adil dan memegang teguh seluruh undang-undang. Bersikap adil artinya presiden sebagai kepala negara harus mengayomi seluruh rakyat.

"Memerintahkan satu pihak berkelahi itu artinya presiden memposisikan sebagian rakyatnya sebagai musuh yang harus diperangi. Presiden juga bisa dianggap melanggar undang-undang, karena tidak ada satu pun UU yang memerintahkan kepada rakyat untuk melakukan perkelahian," katanya.

Seharusnya, kata dia, Jokowi bertindak lebih arif. Sebab, persaingan politik boleh memanas tapi tidak boleh disikapi dengan perkelahian.

"Maka, jika nanti pada Pemilu 2019 terjadi perkelahian antar anak bangsa, Jokowi lah yang harus bertanggung jawab. Pihak kepolisian bisa menyimpan rekaman tersebut sebagai barang bukti," tandasnya.

Untuk diketahui, Jokowi meminta para relawannya untuk melakukan kampanye dengan cara yang baik pada pemilihan presiden 2019 mendatang. Menurut dia, relawan diminta tidak takut apabila mendapat serangan dari lawan politik.

"Jangan bangun permusuhan, jangan membangun ujaran kebencian, jangan membangun fitnah fitnah, tidak usah suka mencela, tidak usah suka menjelekkan orang. Tapi, kalau diajak berantem juga berani," kata Jokowi.[ris]

Tags

Komentar

x