Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Kamis, 20 September 2018 | 06:29 WIB

Bupati Hulu Sungai Tengah Dituntut 8 Tahun Penjara

Oleh : Ivan Setyadhi | Senin, 6 Agustus 2018 | 15:42 WIB

Berita Terkait

Bupati Hulu Sungai Tengah Dituntut 8 Tahun Penjara
Bupati nonaktif Hulu Sungai Tengah Abdul Latif - (Foto: istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Bupati nonaktif Hulu Sungai Tengah Abdul Latif dituntut delapan tahun penjara oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Abdul dianggap terbukti menerima suap Rp 3,6 miliar.

"Kami menuntut supaya majelis hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan korupsi," ujar jaksa Kresno Anto Wibowo di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (6/8/2018).

Abdul Latif juga dituntut membayar denda Rp 600 juta subsider enam bulan kurungan.

Suap kepada Abdul Latif tersebut diberikan oleh Direktur PT Menara Agung Pusaka Donny Witono yang merupakan kontraktor di Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan.

Uang tersebut diberikan karena Abdul Latif telah mengupayakan PT Menara Agung Pusaka memenangkan lelang dan mendapatkan proyek pekerjaan pembangunan ruang perawatan kelas I, II, VIP dan super VIP di RSUD H Damanhuri Barabai tahun anggaran 2017.

Pada Maret-April 2016, menurut jaksa, Abdul Latif memanggil Fauzan Rifani selaku Ketua Kadin Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Dalam pertemuan itu, terdakwa memberikan arahan agar Fauzan meminta fee kepada para kontraktor yang mendapatkan proyek di Pemkab Hulu Sungai Tengah.

Masing-masing 10 persen untuk proyek pekerjaan pembangunan jalan dan pekerjaan bangunan sebesar 7,5 persen dan pekerjaan lainnya 5 persen. Jumah tersebut dihitung dari setiap nilai kontrak yang sudah dipotong pajak.

Awalnya Abdul Latif selaku bupati meminta agar Donny menyediakan fee sebesar 10 persen dari nilai kontrak, apabila ingin perusahaannya dimenangkan. Namun, Donny meminta agar fee diturunkan menjadi 7,5 persen. Setelah itu, Abdul Latif menyetujuinya.

Abdul Latif dinilai melanggar Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. [fad]

Komentar

x