Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Sabtu, 17 November 2018 | 19:08 WIB

Kudatuli, Mangkrak dari Era Megawati Hingga Jokowi

Oleh : R Ferdian Andi R | Jumat, 27 Juli 2018 | 15:14 WIB

Berita Terkait

Kudatuli, Mangkrak dari Era Megawati Hingga Jokowi
(Foto: istimewa)

INILAHCOM, Jakarta Peristiwa Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli (Kudatuli) hari ini genap 22 tahun. Hingga saat ini tak ada pihak yang bertanggungjawab atas peristiwa berdarah yang terjadi di Kantor Pusat PDI tahun 1996 itu. Meski Presiden RI berasal dari PDI Perjuangan yakni Megawati (2001-2004) dan kini Jokowi (2014-2019), kasus ini masih mangkrak.

Kasus Kudatuli satu dari sekian kasus dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang hingga kini masih gelap penangananya. Padahal, dua masa jabatan presiden pasca-peristiwa di era Orde Baru itu, berasal dari PDI Perjuangan yakni Megawati Soekarnoputri pada 2001-2004 serta Jokowi (2014-2019).

Alih-alih pemerintahan Jokowi menuntaskan perkara tersebut, PDI Perjuangan justru mendatangi Komnas HAM dengan menyebut figur Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang saat peristiwa tersebut terjadi menjabat sebagai Kepala Staf Komando Militer (Kasdam) Jaya agar menyampaikan apa yang terjadi.

"Bapak SBY daripada terus bicara tentang koalisi partai, lebih baik juga berbicara tentang arah masa depan bangsa ini dengan membuka apa yang sebenarnya terjadi," ujar Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kritiyanto di Kantor Komnas HAM, Kamis (26/7/2018).

Hasto juga mengklaim korban tagedi Kudatuli sebenarnya cukup banyak, hanya saja kondisi tersebut ditutupi oleh penguasa yang berkuasa saat itu. Ia menyebut nama SBY yang saat itu menjadi Kasdam Jaya sebagai saksi dalam kasus tersebut. "Yang menjadi saksi saat itu adalah Bapak Susilo Bambang Yudhoyono," sebut Hasto.

Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat Rachland Nashidik menilai PDIP menjalankan ritual politik tahunan dengan menjadikan kasus Kudatuli sebagai isu politik sejak SBY mengalahkam Megawati pada Pemilu 2004 lalu.

"Sebenarnya, jika serius mau mengusut demi keadilan bagi para korban, kesempatan pertama dimiliki Megawati pada 2001, saat beliau Presiden. Ia bisa menggunakan pengaruhnya untuk membuka jalan bagi investigasi, seperti kuat didesak masyarakat," sesal mantan pegiat HAM ini dalam siaran persnya, Jumat (27/7/2018).

Sayangnya, kata Rachland, saat Megawati menjadi Presiden, justru memilih diam. Tidak hanya itu, Megawati justru mengangkat Sutiyoso, Pangdam Jaya saat kejadian Kudatuli, sebagai Gubernur DKI Jakarta. "Pada 2004 Presiden Megawati malah menghalangi penyidikan Tim Koneksitas Polri atas kasus 27 Juli dengan alasan pemilu sudah dekat. Tak ada nama SBY dalam daftar orang yang disangka oleh Tim Koneksitas Polri," papar Rachland.

Kesempatan kedua, papar Rachland, saat Negara didesak membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), yang sudah dimulai sejak era Habibie masih menjadi Presiden. Sayangnya, kata Rachland Fraksi PDIP DPR RI sejak Megawati menjadi Presiden bukan saja tidak pernah mendukung, tapi paling keras menolak.

"Sebagai Ketua Umum PDIP, Mega tidak memerintahkan fraksinya menyetujui inisiatif itu. Padahal bila Komisi terbentuk, Megawati mendapat alat yang kuat untuk mengungkap 27 Juli," urai Rachland.

Rachland menyebutkan saat para korban 27 Juli masih keras berteriak, Mega memilih berkompromi demi melindungi kekuasaan politiknya. Rachland menduga kebijakan tersebut reaksi politik kala itu. "Mungkin juga karena dia mengkuatirkan political backlash. Jadi nilai sendiri saja apa maksud laporan Hasto ke Komnas HAM itu sekarang, 22 tahun sejak para korban 27 Juli ditinggalkan Megawati," tandas Rachland.

Kini di era Jokowi, tidak ada kebijakan konkret dari pemerintah untuk menyelesaikan persoalan yang menewaskan sejumlah orang dan mengakibatkan ratusan orang luka-luka itu. Akhirnya, Kudatuli, tak lebih menjadi komoditas politik layaknya kasus HAM lainnya seperti penculikan para aktivis, tragedi Semanggi I dan II, dan seabrek persoalan HAM masa lalu lainnya.

Komentar

Embed Widget
x