Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Kamis, 18 Oktober 2018 | 11:10 WIB

GoJo Harap Aturan Dasar Pemilu Tak Diutak-atik

Oleh : Happy Karundeng | Selasa, 24 Juli 2018 | 21:15 WIB

Berita Terkait

GoJo Harap Aturan Dasar Pemilu Tak Diutak-atik
(Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Koordinator Nasional Relawan Golkar Jokowi (Gojo) Rizal Mallarangeng mengkritisi upaya tuntutan judicial review Pasal 169 huruf n UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Ia menyayangkan langkah ini harus ditempuh dalam waktu yang sangat dekat dengan pendaftaran calon presiden dan wakil presiden pada 4-10 Agustus 2018.

"Momen politik penting seperti pemilu aturan dasarnya jangan diotak-atik. Apalagi sudah amat jelas aturan dasarnya. Jadi kalau kita memang mau mencari kepastian jangan saat momen seperti ini, kita tunggu setelah pemilu. Kan selalu bisa," katanya, Selasa (24/7/2018).

Menurutnya, persoalan krusial seperti ini, jangan dipersoalkan dekat perhelatan demokrasi Pemilihan Umum. Baiknya ini dilakukan lima tahun lalu.

"Maksud saya, kalau mau mendiskusikan ini, ya jangan pada saat tiga minggu sebelum pendaftaran. Mbok ya lima tahun lalu atau setelah pemilu selesai gitu loh. Lebih nyaman kan, lebih tenang kan," sesalnya.

Rizal menilai, judicial review ini bisa mengganggu upaya Indonesia mengembangkan kualitas demokrasinya. Pasalnya aturan itu jelas dalam UU Pemilu.

"Kan hanya boleh dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. Sesudahnya itu kan terserah mau berturut-turut atau tidak. Makanya dalam Undang-undang Pemilu itu diperjelas," katanya.

Ia menjelaskan, Indonesia sebelumnya berupaya luar biasa menerapkan pembatasan kekuasaan sejak era reformasi. Untuk itu ia menegaskan jika ada kekuasaan seorang pemimpin yang berlangsung lama, akan mengarah pada otoritarianisme.

"Kita mengalami zaman Pak Harto (Soeharto) tiap lima tahun dibilang, Pak Negara dan bangsa butuh Bapak terus lagi, terus lagi. Karena konstitusinya cuman titik, boleh dipilih 5 tahun setelah itu. Setelah reformasi kita tambah penggalan kalimat, setelahnya bisa dipilih sekali lagi," ulasnya.

Sebagaimana diberitakan, Partai Persatuan Indonesia mendaftarkan uji materi Pasal 169 huruf N Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi pada 10 Juli lalu.

Perindo mempermasalahkan pasal ini, yang dianggap membatasi jabatan calon wakil presiden sebanyak dua periode, baik berturut-turut maupun tidak.

Hal ini dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang tak membatasi masa jabatan calon presiden dan calon wakil presiden yang dijabat dua periode dengan tidak berturut-turut. [ton]

Komentar

Embed Widget
x