Find and Follow Us

Selasa, 25 Juni 2019 | 11:31 WIB

MK Jangan Mau Urus Perkara di Bawah Tekanan

Oleh : Ivan Setyadhi | Selasa, 24 Juli 2018 | 09:41 WIB
MK Jangan Mau Urus Perkara di Bawah Tekanan
(Foto: inilahcom/ilustrasi)

INILAHCOM, Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) diminta tak terpengaruh dengan tekanan dalam memutus perkara sengketa Undang-Undang Pemilu soal masa jabatan presiden dan wakil presiden.

Hal itu seperti disampaikan Pengamat politik Maksimus Ramses Lalongkoe menanggapi permintaan agar MK mendahulukan putusan sengketa soal masa jabatan presiden dan wakil presiden sebelum masa pendaftaran pilpres dimulai.

"MK lembaga independen tentu mereka harus kerja sesuai koridor jangan sampai kerja dibawah tekanan," katanya kepada INILAHCOM, Selasa (24/7/2018) pagi.

Sebab selain 'mengurusi' gugatan yang dilayangkan Partai Perindo dalam Pasal 169 huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, MK juga tengah disibukkan dengan gugatan Pilkada yang jumlahnya mencapai 62 permohonan.

Belum lagi, MK juga disibukkan dengan gugatan Presidential Treshold yang kembali didaftarkan setelah sempat ditolak MK.

Dengan pertimbangan tersebut, Ramses melihat kepentingan JK untuk kembali maju di pilpres 2019 cukup besar."Iya saya kira dalam konteks ini JK punya kepentingan besar untuk maju kembali dalam pilpres mendatang," ungkapnya.

Sebelumnya,Wapres Jusuf Kalla menjadi pihak terkait gugatan syarat cawapres di Mahkamah Konstitusi. JK meminta agar gugatan yang diajukan Perindo itu dijadikan prioritas dan diputus sebelum pendaftaran capres-cawapres.

"Bahwa pada prinsipnya kami sangat mendukung permohonan prioritas yang diajukan oleh pemohon untuk dapat diputus sebelum pendaftaran capres-cawapres yang dimulai pada 4-10 Agustus," tulis JK di permohonan tersebut.

JK meminta hal ini diprioritaskan agar ada kepastian hukum bagi peserta pemilu dan pihak-pihak yang berkepentingan. JK menjadi pihak terkait karena merasa jabatan wapres seharusnya tak dibatasi dua periode.

Komentar

x