Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 17 Oktober 2018 | 19:59 WIB

Gugatan UU Pemilu Dikhawatirkan Akan Menular

Oleh : Ray Muhammad | Senin, 23 Juli 2018 | 23:20 WIB

Berita Terkait

Gugatan UU Pemilu Dikhawatirkan Akan Menular
Pengamat Politik dari Pusat Studi Konstitusi (PUSAKO) Universitas Andalas, Feri Amsari - (Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Pengamat Politik dari Pusat Studi Konstitusi (PUSAKO) Universitas Andalas, Feri Amsari menegaskan penafsiran bahwa jabatan wapres setara dengan menteri adalah kesalahan fatal.

Ia menilai lucu jika penafsiran ini membuat penggugat melakukan gugatan terhadap UU Pemilu ke MK agar Jusuf Kalla (JK) dapat kembali maju sebagai cawapres di pilpres 2019.

"Wapres itu disebut pembatu seperti menteri sehingga bisa berkali-kali jabatannya, aneh itu. Dalam menjalankan kewajibannya, presiden dibantu wapres. Artinya, seluruh tugas ketatanegaraan presiden dibantu dia," kata Feri, Senin (23/7/2018).

Menurutnya, posisi wapres lebih dari sekadar pembantu kepala negara. Bahkan, dalam sistem kerajaan, posisi wapres merupakan putra mahkota.

"Jadi, membantu itu bukan pembantu, makanya satu pasangan. Menyatu dan ada kewenangannya. Wapres JK itu putra mahkota dalam sistem presidensial, bukan pembantu Jokowi. Suatu waktu dia bisa menjalankan tugas yang menuntutnya menjadi presiden," tuturnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan jika MK mengabulkan gugatan ini maka akan berdampak ke lembaga konstitusi yang pimpinannya bisa memangku jabatan lebih dari dua periode.

"Ini akan berdampak ke seluruh lembaga, bahkan MK sendiri. Hampir semua jabatan di setiap lembaga dibatasi dua periode. Kalau putusannya mengabulkan akan banyak pimpinan mau seperti Pak JK, nafsunya begitu," ungkapnya. [ton]

Komentar

Embed Widget
x