Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Selasa, 18 Desember 2018 | 19:23 WIB

Gugat UU Pemilu, Wapres Tak Setara dengan Menteri

Oleh : Ray Muhammad | Senin, 23 Juli 2018 | 22:11 WIB

Berita Terkait

Gugat UU Pemilu, Wapres Tak Setara dengan Menteri
(Foto: Inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Direktur Eksekutif Pusat Kajian Hukum Demokrasi Universitas Sebelas Maret, Agus Riewanto mengaku tak setuju dengan penafsiran pihak pengguggat UU Pemilu yang menyebut jabatan wakil presiden setara dengan menteri.

Atas dasar penafsiran inilah, para penggugat menyampaikan gugatannya ke MK agar Jusuf Kalla (JK) dapat menjabat sebagai Wakil Presiden sekali lagi.

"Aspek konstitusi sistem pemerintahan kita jelas. Sistem pemerintahan kita presidensial murni seperti Amerika Serikat. Presiden dan wapres merupakan satu kesatuan dipilih rakyat. Jabatannya lima tahun. Tidak bisa saling menjatuhkan di parlemen," jelasnya di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Jakarta Selatan, Senin (23/7/2018).

Adapun berdasarkan Pasal 7 UUD 1945, lanjut dia, wapres merupakan satu kesatuan dengan presiden. Bahkan, di Amerika Serikat, posisi wapres ditempatkan sebagai ketua senat.

"Tidak setara dengan presiden, tapi setara menteri itu logika keliru. Dia adalah satu kesatuan. Wapres dipilih bersama presiden," imbuhnya.

Agus pun mengaku tidak setuju jika nantinya lahir Undang-undang Kepresidenan untuk menjawab aturan masa jabatan wakil presiden bisa lebih dua kali periode baik secara berturut-turut maupun tidak.

"Saya tidak setuju kalau ada Undang-undang Kepresidenan, termasuk soal tanggung jawab pribadi presiden dan wapres karena mereka satu kesatuan. Mereka harus diatur dalam konstitusi karena jabatan tertinggi di negeri ini. Kalau ada Undang-undang juga, maka setara dengan lembaga lainnya. Ini malah memperlemah," paparnya. [ton]

Komentar

x