Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Kamis, 16 Agustus 2018 | 04:25 WIB

Motif JK dalam Gugatan ke MK Dipertanyakan

Oleh : Ray Muhammad | Senin, 23 Juli 2018 | 19:32 WIB
Motif JK dalam Gugatan ke MK Dipertanyakan
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) - (Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Universitas Jember, Bayu Dwi Anggono mempertanyakan motif Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang mengajukan diri sebagai pihak terkait dalam gugatan UU Pemilu di MK.

Hal ini dikarenakan aturan soal batas masa jabatan capres dan cawapres sudah jelas merupakan pengulangan dari Pasal 7 UUD 1945.

Bila JK menyadari hal ini, lanjutnya, maka sebagai wapres yang dalam sumpah jabatannya memegang teguh UUD 1945 tak perlu lagi mempertanyakan soal aturan ini.

"Dikaitkan Pasal 9, sumpah jabatannya ada memegang teguh UUD 1945. Seorang presiden dan wapres yang menjabat wajib memahami untuk menjaganya," kata Bayu di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Jakarta Selatan, Senin (23/7/2018).

Ia menambahkan, melalui Pasal 7 UUD 1945 sudah jelas dan tidak memberi ruang dan penafsiran lain bahwa masa jabatan presiden dan wakilnya paling lama dua kali.

"Baik berturut-turut atau tidak. Presiden dan wapres seharusnya menjaga pasal ini bukan mempertanyakannya, meski itu hak konstitusional," imbuhnya.

Namun, jika soal aturan ini masih mengganjal dan membuat pihak terkait merasa keberatan, bisa dicoba dengan mencari dukungan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang berwenang dalam mengubah UUD 1945.

"Luka kita belum kering akan kekuasaan tanpa batas di Orde Baru. Kalau masih mau (menggugat), silakan galang suara ke MPR, tapi saya yakin logika mereka pasti rakyat masih membutuhkan masa jabatan presiden dan wapres," ujarnya. [ton]

Komentar

x