Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Senin, 22 Oktober 2018 | 16:09 WIB

Ada Bara dalam Sekam di PKS?

Oleh : R Ferdian Andi R | Kamis, 19 Juli 2018 | 20:11 WIB

Berita Terkait

Ada Bara dalam Sekam di PKS?
(Foto: Ilustrasi)

INILAHCOM, Jakarta - Dinamika menjelang pemilu menjadi peristiwa lazim terjadi hampir di semua partai politik. Tak terkecuali yang menimpa PKS, partai yang selama 20 tahun diasosiasikan sebagai partai yang adem ayem. Kini, partai ini digoyang mundurnya sejumlah calon anggota legislatif (caleg).

Mundur dan pindah partai hakikatnya hal yang lazim terjadi dalam praktik politik di Indonesia. Namun, kondisi itu tampak tak lazim di PKS. Pembedanya terletak di sistem rekrutmen yang selektif di partai yang lahir dari rahim reformasi ini. Apalagi, partai dibalut dengan dakwah menjadi ciri yang tidak ditemui di partai lainnya. Makanya, PKS sedikit dari parpol di Indonesia dikenal cukup solid, kukuh dan taat asas.

Namun, cerita suskes soal soliditas di internal PKS itu dikoyak dengan sejumlah informasi soal mundurnya sejumlah elit PKS, khususnya elit di daerah dari pencalegan menyambut Pemilu 2019 ini. Sebut saja yang terjadi di sejumlah DPD PKS di Jawa Timur dan daerah lainnya.

Di level DPR RI, persoalan pencalegan juga menimpa sejumlah tokoh di PKS. Seperti yang dialami Mahfudz Sidiq. Mantan Ketua Fraksi PKS DPR RI ini yang selama tiga periode maju dari Dapil Jabar VII (Cirebon dan Indramayu), dalam Daftar Calon Sementara (DCS) namanya tak muncul lagi. Padahal sebelumnya Mahfudz sempat disebutkan akan hijrah ke Dapil Kalimantan Barat.

"Semula kan saya katanya dipindah Dapil dari Jabar ke Kalbar I, ok, saya enggak masalah dipindah. Tapi terakhir sampai penetapan daftar calon oleh DPP, informasinya nama saya enggak ada," ujar Mahfudz di gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (19/7/2018).

Mahfudz mengaku hingga saat ini tidak ada informasi resmi dari DPP PKS soal tidak ada namanya dalam DCS PKS. Mantan Wakil Ketua Komisi I DP RI ini mengaku mendapat informasi yang ia dapat dari koleganya di PKS. "Dari DPP PKS enggak ngasih kabar ya saya anggap memang informasi informal itu betul," sebut Mahfudz.

Kisruh soal pencalegan di internal PKS ini banyak disebut dipicu formulir soal pengunduran diri dari posisi anggota dewan jika kelak terpilih. Kader yang tidak mau meneken surat formulir tersebut memilih mundur dengan tertib.

Namun, ihwal formulir surat mundur itu dinilai Ketua Departemen Politik DPP PKS Pipin Sopian merupakan bagian dari aturan, kode etik dan fatsun yang harus diikuti kader. "Pilihannya apakah kita mau menaatinya atau memilih pisah mencari yang lain. Kami hargai hak masing-masing individu," sebut Pipin saat dikonfirmasi, Kamis (19/7/2018).

Pipin menepis anggapan jika PKS dipersepsikan dalam kondisi konflik. Ia mengklaim saat ini PKS tetap solid bahkan tetap optimistis mencapai target 12% dalam Pemilu 2019 mendatang. Menurut dia, sejumlah tokoh banyak yang mendaftar ke PKS, tak terkecuali pencalegan di daerah PKS menjadi partai yang pertama mendaftar di KPU. "Ini bukti soliditas PKS masih kokoh," klaim Pipin.

Ia juga menolak anggapan bila mundurnya sejumlah caleg dari PKS mencapai angka signifikan. Pipin menegaskan mundurnya sejjmlah caleg PKS sama sekali tidak signifikan. "Tidak berpengaruh. Kami siap hadapi Pemilu dan Pilpres 2019," tegas Pipin.

Pipin menyampaikan sejumlah data soal jumlah caleg PKS yang nyatanya dalam Pemilu 2019 ini meningkat 5,7% dibanding Pemilu 2014. PKS telah mendaftarkan 538 caleg untuk DPR RI atau sebesar 93,5% dari 575 kursi DPR RI. "Angka ini naik 5,7% jika dibandingkan pada Pemilu 2014 mendaftarkan 492 (87,8%) Caleg dari kuota 560 kursi DPR," sebut Pipin.

Karut-marut di internal partai politik menjelang pendaftaran caleg merupakan hal yang lazim. Menjadi tidak lazim jika persoalan di internal menjadi konsumsi publik. Dalam konteks PKS, kesan di internal PKS terjadi masalah khususnya soal pencalegan jauh lebih dominan dibanding penjelasan dari DPP PKS ihwal karut marut pencalegan.

Jika PKS tidak bisa mengelola isu soal dinamika pencalegan PKS dengan baik, justru akan merugikan citranya. Ibarat bara, persoalan polemik soal formulir mundur bagi Caleg baiknya dijelaskan secara konkret di internal kader. Apapun motifnya, sebaiknya PKS membuka ruang komunikasi di internal ihwal perkara yang dipersoalkan tersebut. Jika tidak, bara ini akan membakar dalam sekam PKS.

Komentar

Embed Widget
x