Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Minggu, 18 November 2018 | 07:48 WIB

OTT Anggota DPR, Quo Vadis Parlemen Modern?

Oleh : R Ferdian Andi R | Senin, 16 Juli 2018 | 18:30 WIB

Berita Terkait

OTT Anggota DPR, Quo Vadis Parlemen Modern?
(Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menimpa Erni Maulani Saragih, Wakil Ketua Komisi VII DPR pada Jumat (13/7/2018) pekan lalu memberi pesan penting soal lembaga parlemen yang belum steril dari praktik korupsi. Janji DPR sebagai lembaga modern gagal total.

Citra DPR yang diklaim terangkat positif sejak era Bambang Soesatyo rupanya tak berlangsung lama. Riset Charta Politika yang digelar tengah April lalu menempatkan DPR berubah citranya sejak di bawah kepemimpinan Bambang Soesatyo yang dimulai pertengahan Januari lalu itu yakni sebesar 49,3% optimistis dengan kepemimpinan Bambang Soesatyo.

Saat diminta konfirmasi soal anggota DPR yang tertangkap tangan KPK terkait dugaan kasus korupsi, Ketua DPR Bambang Soesatyo mengaku prihatin atas peristiwa yang menimpa rekan separtainya itu. "Tentu sebagai pimpinan saya sampaikan kesedihan dan keprihatinan," ucap Bamsoet di gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Senin (16/7/2019).

Bamsoet mengklaim upaya untuk menutup celah korupsi bagi politisi di DPR telah dilakukan. Ia menyebutkan kenaikan besaran bantuan dana bagi partai politik merupakan kemajuan dari Rp100 per suara menjadi Rp1.000 per suara. "Tapi itu kembali ke pribadi pada anggota partai politik yang bersangkutan," tambah Bamsoet.

Mantan Ketua Komisi Hukum DPR RI ini memastikan tidak ada penugasan dari partai politik dengan membebankan kepada anggota DPR mencari dana untuk kepentingan partai politik di luar ketentuan peraturan perundang-undnagan yang berlaku. "Sejauh yang saya ketahui, tidak ada penugasan apapun dari partai politik untuk memberikan beban pada anggota guna mencari dana di luar ketentuan yang berlaku," urai Bamsoet.

Sementara dalam kesempatan berbeda Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto tidak menampik biaya politik tidak murah. Ia mencontohkan soal biaya saksi yang menguras biaya tidak sedikit. "Saksi itu sangat besar biayanya. Apabila itu (biaya saksi) ditanggung negara, jauh lebih baik," sebut politisi Partai Demokrat ini.

Ia mengaku prihatin atas tertangkapnya Wakil Ketua Komisi VII DPR RI terkait dugaan kasus korupsi. Pimpinan DPR, kata Agus, menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK. Ia juga meminta agar tetap memegang asas praduga tak bersalah. "Kita serahkan sepenuhnya kepada KPK, yang jelas bahwa status kita harus asas praduga tak bersalah yng kita tempatkan," pinta Agus.

Seperti diketahui, KPK telah menetapkan tersangka Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Erni Maulani Saragih dalam dugaan suap terkait kesepakatan kontrak kerjasama pembangunan PLTU Riau-1. KPK juga mengamankan barang bukti uang sebesar Rp500 juta yang disebut sebagai bagian dari komitmen fee sebesar Rp2,5% dari total nilai proyek.

KPK juga menyebutkan penerimaan uang tidak hanya kali ini saja dilakukan, namun diduga telah dilakukan hingga empat kali dengan total sebesar Rp4,8 miliar. Rinciannya, pada Desember 2017 sebesar Rp2 miliar, Maret 2018 Rp2 miliar serta 8 Juni 2018 sebesar Rp300 juta.

Penangkapan anggota DPR RI terkait kasus korupsi memiliki pesan penting bagi partai politik, pimpinan fraksi dan pimpinan DPR untuk melakukan reformasi sistem di internal parlemen. Kasus yang menjerat Erni ini memberi pesan ada celah sistem yang koruptif terkait dengan fungsi konstitusional yang dimiliki DPR.

Komentar

Embed Widget
x