Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Sabtu, 17 November 2018 | 00:05 WIB

Soal Freeport

Fahri Sebut Pemerintah Tak Transparan

Oleh : Agus Irawan | Jumat, 13 Juli 2018 | 17:42 WIB

Berita Terkait

Fahri Sebut Pemerintah Tak Transparan
Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah - (Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah meminta Pemerintah menyampaikan skema divestasi Freeport kepada publik.

Melui akun Twitter Pribadinya, @Fahrihamzah mengaku mencium bau tidak sedap dalam divestasi Freeport.

Karena itu, Fahri meminta agar pemerintah bersikap transparan dan segera mengumumkan skema divestasi kepada publik.

Fahri juga berharap agar tidak ada perjanjian yang disembunyikan dari kesepakatan pemerintah kepada Freeport demi kepentingan masyarakat Indonesia.

"Makin tercium bau tidak sedap dalam divestasi Freeport. Ayolah pemerintah transparan," kicau Fahri, Jumat (13/7/2018).

"Jangan bohong karena rakyat sudah pintar. Umumkan skemanya segera ke ruang publik," ucap Fahri.

Jangan ada perjanjian bawah tangan. #BeraniJujurHebat. Bingung aku, lagi gini @KPK_RI Kemana?

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan hampir 50 tahun Freeport Indonesia mengelola tambang di Papua, selama itu pula porsi kepemilikan Indonesia hanya mencapai 9,36 persen.

Kini, holding industri pertambangan, PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero), atau Inalum, telah mencapai kesepakatan awal dengan Freeport McMoRan untuk meningkatkan kepemilikan Indonesia di PT Freeport Indonesia menjadi 51,2 persen. Alhamdulillah.

"Inilah yang selama 3,5 tahun kita usahakan. Negosiasi yang tidak mudah," kata Jokowi seperti dikutip di dalam akun facebooknya, Jumat (13/7/2018).

Jokowi mengungkapkan hal ini merupakan sebuah lompatan. "Kita harapkan nantinya akan mendapatkan pemasukan yang lebih besar dari pajak, dari royaltinya, dari dividen, " ucapnya

Selain itu, dari retribusinya sehingga nilai tambah dari komoditas tambang yang ada di sana bisa dinikmati oleh bangsa Indonesia dan rakyat semua.

"Kepentingan nasional harus tetap di nomor satukan," ucapnya.[jat]

Komentar

Embed Widget
x