Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Selasa, 24 Juli 2018 | 00:25 WIB

Menguji Jokowi Memilih Cawapres

Oleh : R Ferdian Andi R | Jumat, 13 Juli 2018 | 01:15 WIB
Menguji Jokowi Memilih Cawapres
Calon Presiden Joko Widodo - (Foto: inilahcom/Eusebio CT)

INILAHCOM, Jakarta - Penentuan nama Cawapres Jokowi menjadi hal krusial yang kini dihadapi kandidat petahana ini. Padahal, Jokowi baru saja disebutkan telah mengantongi 10 nama Cawapres, namun reaksi bermunculan dari para elit di partai koalisi. Saat ini menjadi momentum krusial Jokowi untuk memilih nama Cawapres.

Latar sosial, politik dan ekonomi jelang Pemilu 2019 ini turut mempengaruhi proses pemilihan nama Cawapres bagi Jokowi. Pilihan terhadap satu nama akan memberi dampak turunan pada aspek yang lainnya. Jika tak hati-hati, tidak menutup kemungkinan, pilihan nama Cawapres justru menjadi awal kekalahan dalam pemilu tahun depan.

Simak saja respons sejumlah partai koalisi, khususnya yang memiliki minat menjadi Cawapres Jokowi setelah dilansir 10 nama Cawapres yang saat ini diklaim berada di kantong Jokowi?

Manuver Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang bertemu Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga dua kali menjadi perbincangan hangat kalangan politisi baik di internal koalisi pemerintahan maupun di eksternal pemerintahan.

Begitu juga manuver para elit PKB setelah pernyataan politisi PDI Perjuangan yang memastikan nama Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar tak masuk di antara 10 nama yang kini berada di kantong Jokowi. Ancaman keluar dari koalisi pun mencuat dari sejumlah elit PKB. Meski, belakangan pernyataan tersebut dikoreksi, bahwa PKB tetap di koalisi Jokowi, meski situasinya pahit; Muhaimin tak dipilih Jokowi sebagai cawapresnya.

Belakangan, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar melakukan pertemuan diiringi sejumlah fungsionaris partai, di Kantor DPP PKB, Kamis (12/7/2018). Dalam pertemuan tersebut, Muhaimin menyebutkan PKB dan Partai Golkar memiliki tiket Pilpres jika kedua partai tersebut berkoalisi. "Golkar dan PKB bersatu satu tiket menuju Pilpres, tiket VIP," sebut Muhaimin.

Manuver sejumlah partai koalisi ini tentu memiliki latar belakang. Bila dirunut, dua partai koalisi yakni PKB dan Partai Golkar memang memiliki ketertarikan untuk mengisi jabatan Cawapres. Airlangga Hartarto dengan mengusung GoJo (Golkar Jokowi) serta Muhaimin mengusung Jokowi-Muhaimin (Join). Kedua partai ini juga secara masif membangun jejaring untuk memenangkan Jokowi.

Kini, persoalannya soal 10 nama cawapres yang diklaim telah berada di kantong Jokowi. Bagaimana nasib para ketua umum partai politik peserta koalisi namun tidak masuk dalam daftar 10 nama tersebut? Jika pun sejumlah ketua umum partai politik masuk dalam nominator kandidat Cawapres, namun hasil akhirnya tidak dipilih Jokowi, apa konsekwensinya? Apakah mendapat alokasi kursi menteri lebih dominan?

Bila skenario lainnya muncul seperti jika Jokowi memilih Cawapres dari unsur non partai politik, apa konsekwensi yang harus diterima partai politik koalisi? Apakah ada jaminan partai koalisi tersebut tidak keluar dari koalisi terlebih terdapat tawaran dari koalisi sebelahnya?

Situasi krusial ini tentu harus dihitung secara matang oleh Jokowi. Situasi sosial, politik dan ekonomi saat ini berbeda dengan situasi yang dialami SBY saat memilih Boediono, figur non partai politik saat Pemilu 2009 lalu. Saat itu, kondisi ekonomi Indonesia berada di angka 6,5%, situasi sosial-politik relatif terkendali, serta nyaris tidak ada gesekan antarelemen masyarakat seperti dari kelompok Islam yang kini justru dihadapi Jokowi.

Pemilu 2019 ini menjadi ujian terakhir Jokowi sebagai politisi untuk menentukan Cawapresnya. Jika pilihannya meleset, risiko paling pahit, Jokowi bakal tercatat dalam sejarah politik di Indonesia sebagai kandidat presiden petahana yang kalah dalam pertarungan di Pilpres.

Komentar

x