Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Selasa, 24 Juli 2018 | 00:16 WIB

Presiden Diharap Awasi Potensi Korupsi Pertanian

Oleh : - | Rabu, 11 Juli 2018 | 20:11 WIB
Presiden Diharap Awasi Potensi Korupsi Pertanian
(Foto: Inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) disarankan untuk turut memperhatikan persoalan rawannya dugaan korupsi di sektor pertanian khususnya bidang pangan yang harus menjadi perhatian pemerintah.

Mantan Pimpinan KPK Periode 2011-2015, Zulkarnain mengatakan soal celah potensi korupsi di sektor pangan tentu KPK tidak bisa sendirian menanganinya. Maka dari itu, perlu kerja sama dari stakeholder lainnya.

"KPK tidak bisa sendiri, harus menggandeng semua terutama kepala negara," kata Zulkarnain kepada wartawan, Rabu (11/7/2018).

Menurut dia, Jokowi sebagai Kepala Negara harus memperhatikan masalah ini mengingat penanganan tidak bisa hanya mengandalkan penindakan atau penangkapan oleh KPK. Sebab, penangkapan yang dilakukan KPK selama ini hanya sebagian kecil dari banyaknya dugaan korupsi di lapangan.

"Maka, pencegahan itu eksekusi perbaikannya harus bekerja sama dengan presiden, kementerian lembaga terkait dan yang bisa menekan itu presiden. KPK sulit menekan itu kecuali yang sudah bermasalah pidananya, cukup bukti dan masuk kewenangannya dia (KPK), baru bisa," ujarnya.

Ia mengatakan dampak dari korupsi sektor pangan selain merugikan keuangan negara juga sangat berimbas kepada petani, modal pertanian yang tinggi dan hasil yang murah membuat petani tidak mendapat untung.

"Selain itu, korupsi sektor pangan membuat tujuan untuk mencapai kemakmuran di seluruh Indonesia lambat tercapai," jelas dia.

Sebelumnya, Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda NTB, Kombes Pol Syamsudin Baharuddin mengatakan timnya masih berupaya mengumpulkan data dan keterangan terkait informasi perbuatan melawan hukum dalam dugaan penyimpangannya.

Upaya tersebut telah dijalankan sejak pertengahan Mei lalu menemui sejumlah pihak yang berkaitan dengan pendistribusian bantuannya, mulai dari kalangan petani bawang putih sampai kepada pejabat Dinas Pertanian Lombok Timur.

Untuk diketahui, menurut informasi dari Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Timur bahwa ada 350 ton benih bawang putih lokal dibagikan kepada 181 kelompok tani yang tersebar di 18 desa se-Kabupaten Lombok Timur.

Dengan luasan yang berbeda-beda, setiap kelompok tani mendapatkan kuota benih lokal bersama dengan paket pendukung hasil produksinya, mulai dari mulsa, pupuk NPK plus, pupuk hayati ecofert, pupuk majemuk, dan pupuk organik.

Benih bawang putih lokal sebanyak 350 ton dibeli dari hasil produksi petani di Kecamatan Sembalun pada periode panen pertengahan tahun 2017. Benih bawang putih lokal dibeli pemerintah melalui salah satu BUMN yang dipercaya sebagai penangkar, pembeliannya menggunakan anggaran APBN-P 2017 senilai Rp30 miliar.

Namun, pada saat penyaluran bantuannya di akhir tahun 2017. Banyak kelompok tani yang mengeluh tidak mendapatkan jatah sesuai data, bahkan ada sebagian dari kelompok tani yang tidak sama sekali kebagian jatah. [ton]

Tags

Komentar

x