Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Selasa, 24 Juli 2018 | 00:19 WIB

Gugat Masa Jabat Capres/Wapres

Perindo Ingin JK Maju Lagi di Pilpres 2019

Oleh : Agus Irawan | Rabu, 11 Juli 2018 | 18:17 WIB
Perindo Ingin JK Maju Lagi di Pilpres 2019
Kuasa Hukum Partai Perindo Ricky K Margono - (Foto: Istimewa)

INILAHCOM,Jakarta - Kuasa Hukum Partai Perindo Ricky K Margono mengakui pihaknyamengajukan gugat soal masa jabatan presiden dan wakil presiden ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Ricky mengungkapkan pasalnya yang digugat yakni soal penjelasan Pasal 169 huruf n UU Pemilu tersebut berbunyi bahwa yang dimaksud dengan belum pernah menjabat dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama adalah yang bersangkutan belum pernah menjabat dalam jabatan yang selama dua kali masa jabatan, baik secara berturut-turut meski jabatan kurang dari lima tahun.

"Jadi penjelasan tersebut sudah merugikan dan berpontensi merugikan hak - hak konstitusional pemohon yang telah dijamin konstitusi, " kata Ricky saat dihubungi INILAHCOM, Rabu (11/7/2018).

Ricky menjelaskan bahwa frasa tidak berturut-turut di dalam bunyi Penjelasan Pasal 169 huruf n Pemilu malah bertentangan dengan Pasal 7 UUD 1945 dan sudah menambah norma baru dari Pasal 169 huruf n UU tersebut.

"Maka akibatnya penjelasan Pasal 169 huruf n a quo menjadi kendala bagi pemohon untuk mengusulkan beberapa pasangan yang sedang dipertimbangkan tersebut,dan jelas merugikan pemohon," ucapnya.

Sementara itu,Ricky mengungkapkan jika latar belakang gugatan tersebut karena Perindo ingin pasangan Jokowi-Jusuf Kalla (JK) bisa kembali maju di Pilpres 2019.
Sebab pasangan Jokowi JKsejalan dengan visi dan misi pemohon sehingga seharusnya pasangan tersebut diberikan kembali melanjutkan program-programnya.

"Kalau proses pengajuan Presiden Jokowi dan Wapres JK dalam satu pasangan masih terkendala adanya frasa tidak berturut turut dalam penjelasan Pasal 169 huruf n UU Pemilu. Karena Pak JK sudah pernah menjabat wapres pada masa Presiden SBY periode 2004-2009," ujarnya.

Ia meminta agar majelis hakim MK menyatakan penjelasan Pasal 169 huruf n UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki hukum mengikat sepanjang tidak memaknai Presiden dan Wakil Presiden selama dua kali masa jabatan berturut-turut.

Menurut dia, hari ini, Rabu (11/7/2018) dirinya telah menyerahkan dokumen - dokumen yang diminta oleh MK untuk melengkapi berkas yang kemarin masih kurang.

Sementara itu ditempat terpisah, Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK), Fajar Laksono mengatakan permohonan Partai Perindo terkait masa jabatan presiden dan wakil presiden telah diterima pihak MK.

"Iya, benar. Permohonan Perindo bertanggal 10 Juni 2018 sdh diterima Kepaniteraan MK pada 10 Juli 2018 kemarin," kata Fajar saat dikonfirmasi INILAHCOM, Rabu (11/7/2018).

Fajar mengaku saat ini masih dalam pemeriksaan berkas oleh panitera. Untuk perkembangannya akan disampaikan segera kepada publik.[jat]

Komentar

x