Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Selasa, 20 November 2018 | 08:18 WIB

KPK Duga Ada Kewajiban Uang Jika Ingin DOKA Turun

Oleh : Ivan Setyadhi | Senin, 9 Juli 2018 | 17:11 WIB

Berita Terkait

KPK Duga Ada Kewajiban Uang Jika Ingin DOKA Turun
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah - (Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mensinyalir Gubernur Aceh Irwandi Yusuf (IY) mewajibkan bupati memberi uang jika ingin Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) turun. Diduga, DOKA jadi bancakan pejabat daerah di Pemprov Aceh.

"Diduga kata kewajiban tersebut mengacu pada komitmen fee yang dibicarakan oleh pihak yang terkait dalam kasus ini," kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Senin, (9/7/2018).

Febri mengatakan dugaan adanya kewajiban fee buat Irwandi itu muncul dalam sejumlah alat bukti yang berhasil disita penyidik. Salah satunya, dari rekaman komunikasi antar pihak terkait tentang pembahasan DOKA tersebut.

"Sejak awal telah ditemukan bukti tentang pertemuan pihak-pihak terkait membahas anggaran DOKA tersebut," ujarnya.

Pada Operasi Tangkap Tangan (OTT) beberapa waktu lalu, KPK menemukan bukti transaksi sebesar Rp500 juta. Uang tersebut merupakan bagian dari komitmen fee Rp1,5 miliar yang dijanjikan Bupati Bener Meriah Ahmadi.

Tak hanya kepada Irwandi, saat ini penyidik juga telah mengendus adanya aliran dana DOKA ke pihak lain. Dugaan itu dikonfirmasi penyidik kepada empat saksi yang telah dicegah yaitu Tenaga ahli Aceh Marathon, Fenny Steffy Burase; Kadis PUPR Pemprov Aceh, Rizal Aswandi; Kepala ULP Pemprov Aceh, Nizarli; serta Teuku Fadhilatul Amri.

KPK sebelumnya menetapkan empat orang tersangka kasus dugaan suap pengalokasian dan penyaluran DOKA tahun anggaran 2018. Empat tersangka itu yakni, Gubernur non-aktif Aceh, Irwandi Yusuf; Bupati Bener Meriah, Ahmadi; serta dua pihak swasta Hendri Yuzal dan T Syaiful Bahri.

Gubernur Irwandi diduga meminta jatah sebesar Rp1,5 miliar terkait fee ijon proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari DOKA tahun anggaran 2018. Irwandi meminta jatah tersebut kepada Bupati Bener Meriah, Ahmadi.

Sebagai pihak penerima suap, Irwandi Yusuf, Hendri Yusuf, dan Syaiful Bahri disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara, Ahmadi sebagai pihak pemberi disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. [ton]

Komentar

Embed Widget
x