Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Selasa, 20 November 2018 | 08:16 WIB

KPK Periksa Sekjen Kemendagri Terkait e-KTP

Oleh : Ivan Sethyadi | Senin, 9 Juli 2018 | 12:20 WIB

Berita Terkait

KPK Periksa Sekjen Kemendagri Terkait e-KTP
Juru Bicara KPK Febri Diansyah - (Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Selain memeriksa politisi PKB, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga memanggil Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Yuswandi A Temenggung.

Yuswandi akan diperiksa terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP.

"Saksi Yuswandi diperiksa untuk tersangka MN (Markus Nari)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi lewat pesan singkat, Senin (9/7/2018).

Yuswandi menjabat Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Kemendagri saat proyek e-KTP masih dalam tahap perencanaan dan pembahasan. Ia juga sempat menduduki jabatan Direktur Jenderal Keuangan Daerah.

Selain memanggil Yuswandi, penyidik KPK juga memanggil Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakhrulloh, Kasubbag Sistem dan Prosedur Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Endah Lestari, dan Achmad Purwanto.

Namun, Zudan yang pernah menjabat sebagai Kepala Biro Hukum Kemendagri saat proyek e-KTP bergulir mangkir dari panggilan penyidik KPK. Ia telah mengirim surat dan pemeriksaan dijadwalkan ulang pada pekan depan.

"Prof. Zudan juga dijadwalkan diperiksa hari ini. Namun telah mengirimkan surat ke KPK dan akan dijadwalkan ulang minggu depan," ujar Febri.

Setelah merampungkan berkas penyidikan Irvanto Hendra Pambudi serta Made Oka Masagung, KPK kini mulai menyusun berkas penyidikan Markus Nari.

Dalam kasus ini, Markus diduga memperkaya sejumlah korporasi yang terkait dalam pelaksanaan proyek e-KTP. Kemudian pada tahun 2012, saat itu dilakukan proses pembahas anggaran untuk perpanjangan proyek e-KTP sekitar Rp 1,4 triliun. Markus diduga meminta uang kepada Irman, pejabat Kemendagri yang sekarang sudah berstatus terdakwa di kasus e-KTP.

Markus diduga meminta uang kepada Irman sebanyak Rp 5 miliar. Sebagai realisasi permintaan tersebut, Markus diduga telah menerima sekitar Rp 4 miliar. Markus Nari juga sebelumnya sudah berstatus tersangka dalam perkara menghalangi proses hukum kasus korupsi e-KTP. [rok]

Komentar

Embed Widget
x