Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Selasa, 11 Desember 2018 | 02:05 WIB

Cegah Model di Kasus Gubernur Aceh, Ini Kata KPK

Oleh : Ivan Sethyadi | Senin, 9 Juli 2018 | 11:56 WIB

Berita Terkait

Cegah Model di Kasus Gubernur Aceh, Ini Kata KPK
Juru Bicara KPK Febri Diansyah - (Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mencegah empat orang dekat Gubernur nonaktif Aceh, Irwandi Yusuf, untuk berpergian ke luar negeri.

Dari keempat nama yang dicegah, satu nama membetot perhatian. Dia adalah Fenny Steffy Burase. Dari informasi dihimpun, Fenny merupakan model sekaligus tenaga ahli Aceh Marathon.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi menolak menjelaskan sosok Fenny. Febri hanya memastikan, pencegahan Fenny lantaran penyidik memiliki keperluan konfirmasi serta informasi.

"Terhadap saksi (Fenny Steffy Burase), ada informasi terkait aliran dana yang perlu diklarifikasi dan pertemuan-pertemuan dengan tersangka yang relevan dengan perkara ini," kata Febri saat dikonfirmasi, Senin (9/7/2018).

Tak hanya Steffy Burase, KPK juga mencegah Kadis PUPR Pemprov Aceh, Rizal Aswandi; Kepala ULP Pemprov Aceh, Nizarli; serta Teuku Fadhilatul Amri. Dijelaskan Febri, pencegahan terhadap pejabat ULP dan Kadis PUPR Aceh untuk mendalami proses pengadaan di Pemprov Aceh.

Febri menambahkan, pencegahan ke luar negeri terhadap empat orang tersebut untuk meneggakkan proses hukum terhadap kasus dugaan suap pengalokasian dan penyaluran Dana Otsus Aceh tahun anggaran 2018.

KPK resmi menetapkan empat orang tersangka terkait kasus dugaan suap pengalokasian dan penyaluran DOKA tahun anggaran 2018. Empat tersangka tersebut yakni, Gubernur nonaktif Aceh, Irwandi Yusuf; Bupati Bener Meriah, Ahmadi; serta dua pihak swasta yakni, Hendri Yuzal dan T Syaiful Bahri.

Diduga, Gubernur Irwandi meminta jatah sebesar Rp1,5 miliar terkait fee izin proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun anggaran 2018. Irwandi meminta jatah tersebut kepada Bupati Bener Meriah, Ahmadi.

Namun, Bupati Ahmadi baru menyerahkan uang sebesar Rp500 Juta kepada Gubernur Irwandi lewat dua orang dekatnya yakni Hendri Yuzal dan Syaiful Bahri. Diduga, pemberian tersebut merupakan bagian komitmen fee 8 persen yang menjadi bagian untuk pejabat di Pemerintah Aceh.

Sebagai pihak penerima suap, Irwandi Yusuf, Hendri Yusuf, dan Syaiful Bahri disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebagai pihak pemberi suap, Ahmadi disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. [rok]

Komentar

Embed Widget
x