Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Senin, 16 Juli 2018 | 12:05 WIB
 

KPK Telusuri Proyek Lain Bancakan Gubernur Aceh

Oleh : Ivan Setyadi | Jumat, 6 Juli 2018 | 15:34 WIB
KPK Telusuri Proyek Lain Bancakan Gubernur Aceh
Juru bicara KPK Febri Diansyah - (Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mensinyalir adanya sejumlah ijon proyek untuk menyelewengkan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) 2018.

Diduga, proyek itu jadi bancakan sejumlah pejabat di Pemprov Aceh. "Kami sudah identifikasi (proyek-proyeknya), tapi tentu enggak bisa disampaikan sejak awal," kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jumat, (6/7/2018).

Tak hanya mengendus, menurut Febri penyidik juga sudah melakukan pemetaan terhadap proyek-proyek lain, yang diduga menggunakan DOKA tersebut.

"Saat ini aliran dananya kita fokus dulu pada transaksi yang sudah kita proses kemarin secara betahap info baru akan kita kembangkan," pungkasnya.

KPK sebelumnya menetapkan empat orang sebagai tersangka kasus dugaan suap pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun anggaran 2018. Keempat orang tersangka itu antara lain Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, Bupati Bener Meriah Ahmadi, Hendri Yuzal dan Syaiful Bahri.

Dalam kasus ini, Ahmadi diduga telah memberikan uang sebanyak Rp500 juta kepada Irwandi. Uang itu merupakan bagian dari Rp1,5 miliar yang diminta oleh Irwandi terkait fee ijon proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari DOKA.

Dugaan awal, pemberian itu merupakan jatah komitmen fee 8 persen yang menjadi bagian untuk pejabat Pemerintah Provinsi Aceh dari setiap proyek. Pemberian dilakukan melalui sejumlah orang kerpecayaan Irwandi yaitu Hendri dan Syaiful.

Atas perbuatannya, Irwandi yaitu Hendri dan Syaiful sebagai penerima suap dijerat Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara, Ahmadi selaku pemberi suap disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.[jat]

Komentar

x