Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Senin, 24 September 2018 | 04:02 WIB

Garuda Komitmen Tak Pilih Caleg Eks Koruptor

Oleh : Agus Irawan | Kamis, 5 Juli 2018 | 01:11 WIB

Berita Terkait

Garuda Komitmen Tak Pilih Caleg Eks Koruptor
(Foto: inilahcom/Agus Irawan)

INILAHCOM, Jakarta - Ketum Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda), Ahmad Ridha Sabana mengatakan akan mematuhi semua aturan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/Kota.

Ridha menegaskan sejak awal rekruitmen calon legislatif (caleg) partainya telah melakukan sosialisasi atas larangan mantan terpidana koruptor untuk ikut sebagai caleg.

"Kami (Garuda) sebagai parpol baru, selalu mengingatkan terhadap rekruitmen caleg bukan dari napi koruptor dan bersih dari masalah hukum," kata Ridha di Kantor DPP garuda, Kwitang, Jakarta Pusat, Rabu (4/7/2018).

Ridha menyebutkan sebagai dari visi partai yang mewujudkan cita-cita perubahan Indonesia Garuda berkomitmen untuk tidak memilih caleg dari mantan terpidana koruptor, mantan terpidana narkoba.

"Tidak ada caleg Garuda dari mantan napi korupsi dan mantan napi narkoba," jelasnya.

Selain itu, pakta integritas yang dari Bawaslu sendiri akan di sampai ke seluruh DPC sampai DPRD kab kota.

"Kami mengapresiasi terkait sosialisasi dari Bawaslu. Saya terima kasih ketua dan rombongan dari Bawaslu yang memberikan penjelasam awal terkait pemilu. Tidak ada soal money politik," sebutnya.

Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan berharap tidak ada politik uang dalam pencalonan anggota legislatif di partai Garuda.

"Kami berharap agar tidak ada terjadi yang namanya money politic, saya kira harapan kami pada teman-teman Garuda," kata, Rabu (4/7/2018).

Abhan juga ingin Garuda dapat memenuhi syarat-syarat pencalonan pileg. "Salah satunya tidak mencalonkan mantan napi koruptor agar orang yang amanah tidak dan punya masalah hukum," jelasnya.

Sebelumnya, diketahui PKPU nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota sudah diundangkan.
PKPU nomor 20 Tahun 2018 telah tercatat di dalam Berita Negara Reoublik Indonesia nomor 834 tahun 2018.[jat]

Komentar

x